Selasa, 12 Desember 2017 | 13.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Reporter : Bayu Putra | Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

IMG-28025

Tim Satgas Terpadu melakukan evakuasi ratusan warga yang disandera di Papua. Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh OrganisasiĀ Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua mencederai kedaulatan Indonesia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski sandera berhasil dibebaskan Satgas Terpadu gabungan TNI-Polri, aparat juga harus mampu menangkap dan menyeret pelaku untuk diproses hukum.

Menurutnya, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari rongrongan kelompok semacam itu.

ā€œJangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali dikemudian hari yang dapat mencederai kedaulatan NKRI,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/11).

Ia pun mengapresiasi keberhasilan Satgas Terpadu yang membebaskan sandera dengan mengedepankan dialog dan menjunjung hak asasi manusia. Upaya ini dinilai langkah besar bagi komitmen Indonesia di mata dunia Internasional. ‘Bahwa kita bisa melakukannya’.

Dia juga berharap trauma yang dialami korban penyanderaan bisa segera pulih. Menurut dia, warga Indonesia di mana pun berada mempunyai hak yang sama. “Hak aman dan kedamaian terbebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM.”

Untuk itu ia meminta dunia internasional mau membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. “Dari kejadian ini, Indonesia, khususnya TNI, bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita menjaga HAM dan tetap menjaga keutuhan NKRI bersama,” tegasnya.

Seperti diketahui, Satgas Terpadu berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi kelompok kriminal bersenjata, Jumat (17/11) sekitar pukul 09.30 WIB.

Terpisah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Desa Kimbely dan Banti sudah dikuasai aparat keamanan.

Proses evakuasi kata dia dilakukan secara bertahap. Rombongan pertama yang berhasil dievakuasi telah sampai di Markas Kepolisian Sektor Tembagapura.

Berdasarkan data sementara, Stagas Terpadu warga yang dievakuasi dari penyanderaan itu terdiri atas 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak.

“Total, ada 344 orang yang berasal dari Desa Kimbely, Mimika. Kemudian menyusul 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak,” demikian Setyo Wasisto. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 WIB

Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris

Mabes Polri memastikan jika KR (45) dan JS (15), ayah dan anak yang ditangkap Densus 88 di kediamannya Jalan ...
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...