Friday, 17 August 2018 | 16.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Reporter : Bayu Putra | Saturday, 18 November 2017 - 12:59 WIB

IMG-28025

Tim Satgas Terpadu melakukan evakuasi ratusan warga yang disandera di Papua. Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh OrganisasiĀ Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua mencederai kedaulatan Indonesia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski sandera berhasil dibebaskan Satgas Terpadu gabungan TNI-Polri, aparat juga harus mampu menangkap dan menyeret pelaku untuk diproses hukum.

Menurutnya, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari rongrongan kelompok semacam itu.

ā€œJangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali dikemudian hari yang dapat mencederai kedaulatan NKRI,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/11).

Ia pun mengapresiasi keberhasilan Satgas Terpadu yang membebaskan sandera dengan mengedepankan dialog dan menjunjung hak asasi manusia. Upaya ini dinilai langkah besar bagi komitmen Indonesia di mata dunia Internasional. ‘Bahwa kita bisa melakukannya’.

Dia juga berharap trauma yang dialami korban penyanderaan bisa segera pulih. Menurut dia, warga Indonesia di mana pun berada mempunyai hak yang sama. “Hak aman dan kedamaian terbebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM.”

Untuk itu ia meminta dunia internasional mau membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. “Dari kejadian ini, Indonesia, khususnya TNI, bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita menjaga HAM dan tetap menjaga keutuhan NKRI bersama,” tegasnya.

Seperti diketahui, Satgas Terpadu berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi kelompok kriminal bersenjata, Jumat (17/11) sekitar pukul 09.30 WIB.

Terpisah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Desa Kimbely dan Banti sudah dikuasai aparat keamanan.

Proses evakuasi kata dia dilakukan secara bertahap. Rombongan pertama yang berhasil dievakuasi telah sampai di Markas Kepolisian Sektor Tembagapura.

Berdasarkan data sementara, Stagas Terpadu warga yang dievakuasi dari penyanderaan itu terdiri atas 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak.

“Total, ada 344 orang yang berasal dari Desa Kimbely, Mimika. Kemudian menyusul 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak,” demikian Setyo Wasisto. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...