Jumat, 16 November 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Reporter : Bayu Putra | Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

IMG-28025

Tim Satgas Terpadu melakukan evakuasi ratusan warga yang disandera di Papua. Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh OrganisasiĀ Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua mencederai kedaulatan Indonesia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, meski sandera berhasil dibebaskan Satgas Terpadu gabungan TNI-Polri, aparat juga harus mampu menangkap dan menyeret pelaku untuk diproses hukum.

Menurutnya, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari rongrongan kelompok semacam itu.

ā€œJangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali dikemudian hari yang dapat mencederai kedaulatan NKRI,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/11).

Ia pun mengapresiasi keberhasilan Satgas Terpadu yang membebaskan sandera dengan mengedepankan dialog dan menjunjung hak asasi manusia. Upaya ini dinilai langkah besar bagi komitmen Indonesia di mata dunia Internasional. ‘Bahwa kita bisa melakukannya’.

Dia juga berharap trauma yang dialami korban penyanderaan bisa segera pulih. Menurut dia, warga Indonesia di mana pun berada mempunyai hak yang sama. “Hak aman dan kedamaian terbebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM.”

Untuk itu ia meminta dunia internasional mau membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. “Dari kejadian ini, Indonesia, khususnya TNI, bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita menjaga HAM dan tetap menjaga keutuhan NKRI bersama,” tegasnya.

Seperti diketahui, Satgas Terpadu berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi kelompok kriminal bersenjata, Jumat (17/11) sekitar pukul 09.30 WIB.

Terpisah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Desa Kimbely dan Banti sudah dikuasai aparat keamanan.

Proses evakuasi kata dia dilakukan secara bertahap. Rombongan pertama yang berhasil dievakuasi telah sampai di Markas Kepolisian Sektor Tembagapura.

Berdasarkan data sementara, Stagas Terpadu warga yang dievakuasi dari penyanderaan itu terdiri atas 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak.

“Total, ada 344 orang yang berasal dari Desa Kimbely, Mimika. Kemudian menyusul 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak,” demikian Setyo Wasisto. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 02:10 WIB

Bermasalah Lagi, Penumpang Lion Air Jakarta-Yogyakarta Berhamburan Keluar

Peristiwa mendebarkan kembali menimpa penumpang maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya setelah pesawat Lion Air JT-610 jatuh di Tanjung Karawang, lalu ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 02:05 WIB

Ini Total DPTHP 2 untuk Pemilu 2019

Meski masih menunggu 6 Provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data, KPU RI sudah mendapatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 01:51 WIB

Penyebab KPU RI Belum Tetapkan DPT Pemilu 2019

Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 6 provinsi yang tuntas melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...