Friday, 17 August 2018 | 16.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Reporter : Bayu Putra | Saturday, 18 November 2017 - 13:02 WIB

IMG-28027

E-KTP. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. Publik pun menunggu pengusutan lebih lanjut dari KPK terhadap kasus ini.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa kasus e-KTP merupakan kasus korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

Ia pun menyebut mereka yang turut menikmati uang dari proyek e-KTP bisa dipidana.

“e-KTP ini adalah tindak pidana berjamaah, nah dalam hukum pidana itu tidak hanya yang berbuat tapi orang yang membantu yang menikmati itu juga ada pidananya,” kata Abdul dalam diskusi Polemik Radio Sindotrijaya dengan tema Dramaturgi Setya Novanto, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, (18/11).

Ia pun menyebut bahwa KPK harus mencari tahu siapa orang yang paling bertanggung jawab terkait kasus ini. Sebab kasus ini dinilai termasuk kasus besar karena disebut merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Ya intinya saat ini cari siapa penanggung jawabnya, karena inti dari kasus besar itu berada di tangan penanggung jawabnya siapa,” kata Abdul.

Penyidik KPK saat ini sudah melakukan penahanan terhadap Setya Novanto. Namun penyidik langsung melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu dengan alasan kondisi kesehatan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...