Selasa, 20 Februari 2018 | 10.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Reporter : Bayu Putra | Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

IMG-28056

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.

Namun, Bobby juga berharap agar para pelaku penyanderaan ditangkap secepatnya.

“Saya menyarankan dilakukan operasi bersama TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran,” kata Bobby di gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (20/11).

Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah segera merumuskan formulasi keamanan di Papua, karena melihat peristiwa ini, definisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) perlu diperluas. Pasalnya, hal itu berpotensi menjadi kelompok militer separatis.

“Menko Polhukam perlu meredefinisi kelompok bersenjata itu, karena sepertinya sudah bukan kriminal murni, sangat terorganisir dan menimbulkan dampak teror yang luas dan terhubung dengan organisasi politik di luar negeri,” kata Bobby.

Wasekjen Partai Golkar ini juga menilai memang dilema, untuk mengklasifikasi kejadian tersebut, apakah dikategorikan operasi militer selain perang (OMSP), karena khawatir deng potensi pelanggaran HAM yang bisa di jadikan isu negatif di luar negeri.

“Akan tetapi ini perlu segera diputuskan agar aksi kelompok bersenjata ini tidak meningkat menjadi aksi separatis militer,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...