Friday, 17 August 2018 | 16.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Monday, 20 November 2017 - 16:01 WIB

IMG-28085

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.

Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum mendapatkan apresiasi untuk ditindaklanjuti, termasuk menjadi bagian dari Prolegnas 2018 DPR.

“Saya ingin menyampaikan berulang-ulang karena merupakan bagian dari aspirasi yang mesti kami terus sampaikan kepada pemerintah terkait dengan RUU Otsus (Papua). Ini kami sedikit khawatir karena pemerintah dari tahun ke tahun jawaban dari pemerintah datar terus. Dan yang terakhir, Pak Menteri sampaikan akan diadakan rapat lintas kementerian,” ucap Sulaiman pada Rapat Kerja Baleg dengan Kemenhum HAM dengan tema pengambilan keputusan terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2018, di Jakarta, Senin (20/11).

Politisi NasDem ini mengaku keberatan dengan ketidakjelasan RUU Otsus Papua.

Menurutnya, dari waktu ke waktu soal ini semakin tak tentu arah.  Sementara UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua dinilai sudah tidak sesuai kebutuhan masyarakat Papua saat ini.

“Barangkali saya juga keberatan, makin hari makin bergeser dan tak tentu arah dan saya khawatir ini digantung terus oleh karena perkembangan Papua saat ini. Dan saya berharap (RUU) Otsus Papua ini menjadi obat bagi rakyat Papua di akhir masa periode kita nanti,” ungkap legislator dapil Papua ini.

Dia mengharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan agar RUU Otsus Papua ini menjadi 50 rancangan prolegnas RUU prioritas 2018. Apalagi ada satu slot kosong yang bisa diisi dengan RUU ini.

“Sekali lagi kekhawatiran saya ini digantung. Dalam draf yang terakhir ini, sama sekali tidak kelihatan. Yang pertama di 50 yang disepakati tadi, saya kira belum ada gambaran untuk masuk ke sana sementara. Yang kita harapkan, karena sudah tergeser satu, karena sudah lolos tadi maka Otsus Papua bisa masuk. Tapi ini semua kembali kepada pemerintah apakah ada kesungguhan pemerintah untuk memasukkan RUU Otsus Papua sebagai prioritas 2018 atau tidak,” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...