Selasa, 20 Februari 2018 | 10.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

IMG-28085

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.

Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum mendapatkan apresiasi untuk ditindaklanjuti, termasuk menjadi bagian dari Prolegnas 2018 DPR.

“Saya ingin menyampaikan berulang-ulang karena merupakan bagian dari aspirasi yang mesti kami terus sampaikan kepada pemerintah terkait dengan RUU Otsus (Papua). Ini kami sedikit khawatir karena pemerintah dari tahun ke tahun jawaban dari pemerintah datar terus. Dan yang terakhir, Pak Menteri sampaikan akan diadakan rapat lintas kementerian,” ucap Sulaiman pada Rapat Kerja Baleg dengan Kemenhum HAM dengan tema pengambilan keputusan terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2018, di Jakarta, Senin (20/11).

Politisi NasDem ini mengaku keberatan dengan ketidakjelasan RUU Otsus Papua.

Menurutnya, dari waktu ke waktu soal ini semakin tak tentu arah.  Sementara UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua dinilai sudah tidak sesuai kebutuhan masyarakat Papua saat ini.

“Barangkali saya juga keberatan, makin hari makin bergeser dan tak tentu arah dan saya khawatir ini digantung terus oleh karena perkembangan Papua saat ini. Dan saya berharap (RUU) Otsus Papua ini menjadi obat bagi rakyat Papua di akhir masa periode kita nanti,” ungkap legislator dapil Papua ini.

Dia mengharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan agar RUU Otsus Papua ini menjadi 50 rancangan prolegnas RUU prioritas 2018. Apalagi ada satu slot kosong yang bisa diisi dengan RUU ini.

“Sekali lagi kekhawatiran saya ini digantung. Dalam draf yang terakhir ini, sama sekali tidak kelihatan. Yang pertama di 50 yang disepakati tadi, saya kira belum ada gambaran untuk masuk ke sana sementara. Yang kita harapkan, karena sudah tergeser satu, karena sudah lolos tadi maka Otsus Papua bisa masuk. Tapi ini semua kembali kepada pemerintah apakah ada kesungguhan pemerintah untuk memasukkan RUU Otsus Papua sebagai prioritas 2018 atau tidak,” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...