Selasa, 20 Februari 2018 | 10.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Reporter : Zainal Bakri | Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

IMG-28087

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KiniNews/Dok

Jakarta, kini.co.id – Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan kekuasaan terkait pencekalan Setya Novanto tergantung dari bukti yang ditemukan penyidik.

Sebelumnya, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan kekuasaan.

Adapun pelapor dalam hal ini adalah Sandy Kurniawan, yang merupakan anggota tim pengacara Detya Novanto.

Bareskrim Polri telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), dengan terlapor Agus dan Saut.

“Sedang ditangani Bareskrim. Kapolri sudah menjelaskan, saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi kan. Penjelasan Kapolri dengan saya intinya sama, bahwa itu kan bukan otomatis,” kata dia kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Senin (20/11).

Syafrudin juga menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan domain penyidik mutlak. Jika dirasa nantinya tidak cukup bukti maka bisa dihentikan dan sebaliknya jika terbukti tetap dilanjutkan.

” Itu domainya penyidik saja. Bukan domain kita. Saya rasa tidak masalah,” terangnya.

KPK sendiri telah menegaskan bahwa surat yang dipersoalkan, yakni surat pencegahan Novanto sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...