Selasa, 20 Februari 2018 | 10.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

IMG-28110

Gedung DPR/MPR. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR Setya Novanto harus mendapatkan ijin dari Kesetjenan DPR.

“Kalau (izin) sekjen biasanya si nyampaikan karena kan sebagai tuan rumah. Mungkin pada saat penggeledahan sekjen juga disampaikan,” ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut Agus, meski KPK sedang melakukan penindakan pidana khusus, penggeledahan di DPR haruslah seizin tuan rumah.

“Kita ketahui dalam UU MD3, semua nya memang harus seizin Presiden namun dengan pengecualian tindakan khusus. Dalam hal ini pelanggaran khusus itupun dugaan pelanggaran khusus seperti korupsi. Tentunya mempunyai hal yang khusus sehingga bisa dilaksanakan secara langsung dari KPK,” kata dia.

Sebelumnya Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan bahwa penggeledahan di DPR harus atas izin MKD. Sehingga KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada MKD.

“Belum ada tuh (laporan penggeledahan MKD), belum ada permintaan izin dan kalau menurut UU MD3 ya harus ada izin dari MKD dan didampingi MKD,” ujar Dasco kemarin.

Jika KPK tetap menggeledah ruangan Setya Novanto tanpa izin MKD. Maka MKD akan memberi warning.

“Ya kita nanti warning saja kan sesuai undang-undang harus begitu, nggak bisa. Tapi yang sudah-sudah biasanya kan KPK kalau mau melakukan itu pasti koordinasi dengan kita,” kata Dasco. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...