Selasa, 12 Desember 2017 | 02.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 21 November 2017 - 14:53 WIB

IMG-28110

Gedung DPR/MPR. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR Setya Novanto harus mendapatkan ijin dari Kesetjenan DPR.

“Kalau (izin) sekjen biasanya si nyampaikan karena kan sebagai tuan rumah. Mungkin pada saat penggeledahan sekjen juga disampaikan,” ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut Agus, meski KPK sedang melakukan penindakan pidana khusus, penggeledahan di DPR haruslah seizin tuan rumah.

“Kita ketahui dalam UU MD3, semua nya memang harus seizin Presiden namun dengan pengecualian tindakan khusus. Dalam hal ini pelanggaran khusus itupun dugaan pelanggaran khusus seperti korupsi. Tentunya mempunyai hal yang khusus sehingga bisa dilaksanakan secara langsung dari KPK,” kata dia.

Sebelumnya Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan bahwa penggeledahan di DPR harus atas izin MKD. Sehingga KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada MKD.

“Belum ada tuh (laporan penggeledahan MKD), belum ada permintaan izin dan kalau menurut UU MD3 ya harus ada izin dari MKD dan didampingi MKD,” ujar Dasco kemarin.

Jika KPK tetap menggeledah ruangan Setya Novanto tanpa izin MKD. Maka MKD akan memberi warning.

“Ya kita nanti warning saja kan sesuai undang-undang harus begitu, nggak bisa. Tapi yang sudah-sudah biasanya kan KPK kalau mau melakukan itu pasti koordinasi dengan kita,” kata Dasco. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...