Friday, 17 August 2018 | 16.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

KPK ingin geledah DPR, Agus Hermanto: Harus ada ijin

Reporter : Bayu Putra | Tuesday, 21 November 2017 - 14:53 WIB

IMG-28110

Gedung DPR/MPR. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menggeledah DPR terutama ruang kerja Ketua DPR Setya Novanto harus mendapatkan ijin dari Kesetjenan DPR.

“Kalau (izin) sekjen biasanya si nyampaikan karena kan sebagai tuan rumah. Mungkin pada saat penggeledahan sekjen juga disampaikan,” ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut Agus, meski KPK sedang melakukan penindakan pidana khusus, penggeledahan di DPR haruslah seizin tuan rumah.

“Kita ketahui dalam UU MD3, semua nya memang harus seizin Presiden namun dengan pengecualian tindakan khusus. Dalam hal ini pelanggaran khusus itupun dugaan pelanggaran khusus seperti korupsi. Tentunya mempunyai hal yang khusus sehingga bisa dilaksanakan secara langsung dari KPK,” kata dia.

Sebelumnya Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menuturkan bahwa penggeledahan di DPR harus atas izin MKD. Sehingga KPK harus memberitahukan terlebih dahulu kepada MKD.

“Belum ada tuh (laporan penggeledahan MKD), belum ada permintaan izin dan kalau menurut UU MD3 ya harus ada izin dari MKD dan didampingi MKD,” ujar Dasco kemarin.

Jika KPK tetap menggeledah ruangan Setya Novanto tanpa izin MKD. Maka MKD akan memberi warning.

“Ya kita nanti warning saja kan sesuai undang-undang harus begitu, nggak bisa. Tapi yang sudah-sudah biasanya kan KPK kalau mau melakukan itu pasti koordinasi dengan kita,” kata Dasco. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...