Jumat, 16 November 2018 | 11.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Takut Dilaporkan ke Polisi, Farhat Abbas Minta Perlindungan KPK

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 21 November 2017 - 14:57 WIB

IMG-28111

Farhat Abbas. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam.

Farhat Abbas memenuhi panggilan dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus merintangi proses penyidikan, persidangan dan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Hari ini saya diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP. Sebenarnya saya bukan saksi kunci dalam perkara ini, tidak ada kaitan dengan uang atau aliran dana e-KTP,” tutur Farhat di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (21/11).

Meski demikian, Farhat mengaku telah meminta penyidik untuk memberikan perlindungan terhadapnya.

“Saya minta perlindungan saksi, karena bu Elza saja sudah pernah dilaporkan oleh Pak Akbar Faisal dan dipanggil oleh pihak kepolisian,” katanya.

Atas permintaannya itu, sambung Farhat, dirinya diminta oleh tim penyidik untuk menuliskan surat resminya.

“Hari ini KPK minta saya tulis surat resmi perlindungan KPK,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemeriksaan pada Farhat Abbas bukanlah kali pertama, sebelumnya Farhat Abbas pernah pula diperiksa sebagai saksi di kasus yang sama pada Jumat (18/8).

KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-el tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

Terdakwanya adalah Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani (MSH).

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 02:10 WIB

Bermasalah Lagi, Penumpang Lion Air Jakarta-Yogyakarta Berhamburan Keluar

Peristiwa mendebarkan kembali menimpa penumpang maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya setelah pesawat Lion Air JT-610 jatuh di Tanjung Karawang, lalu ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 02:05 WIB

Ini Total DPTHP 2 untuk Pemilu 2019

Meski masih menunggu 6 Provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data, KPU RI sudah mendapatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 01:51 WIB

Penyebab KPU RI Belum Tetapkan DPT Pemilu 2019

Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 6 provinsi yang tuntas melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...