Selasa, 12 Desember 2017 | 02.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>BNPT fokus putus mata rantai pendanaan terorisme

BNPT fokus putus mata rantai pendanaan terorisme

Sabtu, 25 November 2017 - 20:50 WIB

IMG-28259

Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Foto: BNPT.

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membutuhkan tindakan dari berbagai perspektif, salah satunya adalah dalam menanggulangi masalah pendanaan terorisme dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menegaskan, Indonesia beberapa waktu lalu telah meluncurkan White Paper mengenai pemetaan risiko pembiayaan terorisme yang terkait dengan jaringan teroris domestik yang berafiliasi dengan jaringan kelompok terorisme Islamic State [IS].

Suhardi menjelaskan dengan resiko yang dipahami dengan benar maka, negara-negara dapat menerapkan tindakan penanggulangan tersebut.

“Fokus BNPT dan PATK saat ini adalah memutus rantai pendanaan terorisme. Jadi white paper ini adalah upaya kami untuk memecahkan rantai pendanaan terorisme dalam negeri yang berafiliasi dengan ISIS,” ungkap Suhardi saat menjadi salah satu narasumber dalam acara 3rd Counter-Terrorism Financing (CTF) Summit yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/11) kemarin.

Lebih lanjut Suhardi menegaskan pentingnya meningkatkan kerjasama dunia internasional dalam penanganan terorisme termasuk dalam hal penanganan pendanaan terorisme.

Maka diperlukan implementasi yang kuat dan efektif dalam berbagi informasi antarnegara di kawasan ini untuk memerangi pendanaan terorisme di daerah, termasuk kebijakan dengan melakukan tindakan yang lebih konkret.

Kerjasama yang lebih, kata Suhardi baik antarnegara dan kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat diyakini akan dapat secara efektif dalam melawan pendanaan terorisme tersebut.

Dan untuk memerangi pendanaan terorisme di daerah kata dia, memerlukan implementasi yang kuat dan efektif dalam berbagi informasi antar negara di kawasan ini termasuk kebijakan dengan melakukan tindakan yang lebih konkret.

“Kerjasama penanganan pendanaan terorisme antar negara-negara di kawasan menjadi sangat penting untuk memutus mata-rantai pendanaan aksi-aksi terorisme maupun berkembangnya jaringan teroris,” ujarnya.

Untuk itu menurutnya, dengan menjalin kerjasama yang lebih baik antar negara dan kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat diyakininya akan dapat secara efektif dalam melawan pendanaan terorisme tersebut.

Suhardi mengaku sangat optimis dengan hal ini. Indonesia selalu siap dan menyambut baik upaya untuk memperkuat kerjasama internasional di semua tingkat dalam rangka memerangi terorisme dan pembiayaannya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...