Friday, 17 August 2018 | 16.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>BNPT fokus putus mata rantai pendanaan terorisme

BNPT fokus putus mata rantai pendanaan terorisme

Saturday, 25 November 2017 - 20:50 WIB

IMG-28259

Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Foto: BNPT.

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membutuhkan tindakan dari berbagai perspektif, salah satunya adalah dalam menanggulangi masalah pendanaan terorisme dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menegaskan, Indonesia beberapa waktu lalu telah meluncurkan White Paper mengenai pemetaan risiko pembiayaan terorisme yang terkait dengan jaringan teroris domestik yang berafiliasi dengan jaringan kelompok terorisme Islamic State [IS].

Suhardi menjelaskan dengan resiko yang dipahami dengan benar maka, negara-negara dapat menerapkan tindakan penanggulangan tersebut.

“Fokus BNPT dan PATK saat ini adalah memutus rantai pendanaan terorisme. Jadi white paper ini adalah upaya kami untuk memecahkan rantai pendanaan terorisme dalam negeri yang berafiliasi dengan ISIS,” ungkap Suhardi saat menjadi salah satu narasumber dalam acara 3rd Counter-Terrorism Financing (CTF) Summit yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/11) kemarin.

Lebih lanjut Suhardi menegaskan pentingnya meningkatkan kerjasama dunia internasional dalam penanganan terorisme termasuk dalam hal penanganan pendanaan terorisme.

Maka diperlukan implementasi yang kuat dan efektif dalam berbagi informasi antarnegara di kawasan ini untuk memerangi pendanaan terorisme di daerah, termasuk kebijakan dengan melakukan tindakan yang lebih konkret.

Kerjasama yang lebih, kata Suhardi baik antarnegara dan kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat diyakini akan dapat secara efektif dalam melawan pendanaan terorisme tersebut.

Dan untuk memerangi pendanaan terorisme di daerah kata dia, memerlukan implementasi yang kuat dan efektif dalam berbagi informasi antar negara di kawasan ini termasuk kebijakan dengan melakukan tindakan yang lebih konkret.

“Kerjasama penanganan pendanaan terorisme antar negara-negara di kawasan menjadi sangat penting untuk memutus mata-rantai pendanaan aksi-aksi terorisme maupun berkembangnya jaringan teroris,” ujarnya.

Untuk itu menurutnya, dengan menjalin kerjasama yang lebih baik antar negara dan kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat diyakininya akan dapat secara efektif dalam melawan pendanaan terorisme tersebut.

Suhardi mengaku sangat optimis dengan hal ini. Indonesia selalu siap dan menyambut baik upaya untuk memperkuat kerjasama internasional di semua tingkat dalam rangka memerangi terorisme dan pembiayaannya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...