Jumat, 16 November 2018 | 11.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>BNPT fokus putus mata rantai pendanaan terorisme

BNPT fokus putus mata rantai pendanaan terorisme

Sabtu, 25 November 2017 - 20:50 WIB

IMG-28259

Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Foto: BNPT.

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membutuhkan tindakan dari berbagai perspektif, salah satunya adalah dalam menanggulangi masalah pendanaan terorisme dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menegaskan, Indonesia beberapa waktu lalu telah meluncurkan White Paper mengenai pemetaan risiko pembiayaan terorisme yang terkait dengan jaringan teroris domestik yang berafiliasi dengan jaringan kelompok terorisme Islamic State [IS].

Suhardi menjelaskan dengan resiko yang dipahami dengan benar maka, negara-negara dapat menerapkan tindakan penanggulangan tersebut.

“Fokus BNPT dan PATK saat ini adalah memutus rantai pendanaan terorisme. Jadi white paper ini adalah upaya kami untuk memecahkan rantai pendanaan terorisme dalam negeri yang berafiliasi dengan ISIS,” ungkap Suhardi saat menjadi salah satu narasumber dalam acara 3rd Counter-Terrorism Financing (CTF) Summit yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 November 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (23/11) kemarin.

Lebih lanjut Suhardi menegaskan pentingnya meningkatkan kerjasama dunia internasional dalam penanganan terorisme termasuk dalam hal penanganan pendanaan terorisme.

Maka diperlukan implementasi yang kuat dan efektif dalam berbagi informasi antarnegara di kawasan ini untuk memerangi pendanaan terorisme di daerah, termasuk kebijakan dengan melakukan tindakan yang lebih konkret.

Kerjasama yang lebih, kata Suhardi baik antarnegara dan kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat diyakini akan dapat secara efektif dalam melawan pendanaan terorisme tersebut.

Dan untuk memerangi pendanaan terorisme di daerah kata dia, memerlukan implementasi yang kuat dan efektif dalam berbagi informasi antar negara di kawasan ini termasuk kebijakan dengan melakukan tindakan yang lebih konkret.

“Kerjasama penanganan pendanaan terorisme antar negara-negara di kawasan menjadi sangat penting untuk memutus mata-rantai pendanaan aksi-aksi terorisme maupun berkembangnya jaringan teroris,” ujarnya.

Untuk itu menurutnya, dengan menjalin kerjasama yang lebih baik antar negara dan kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat diyakininya akan dapat secara efektif dalam melawan pendanaan terorisme tersebut.

Suhardi mengaku sangat optimis dengan hal ini. Indonesia selalu siap dan menyambut baik upaya untuk memperkuat kerjasama internasional di semua tingkat dalam rangka memerangi terorisme dan pembiayaannya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 02:10 WIB

Bermasalah Lagi, Penumpang Lion Air Jakarta-Yogyakarta Berhamburan Keluar

Peristiwa mendebarkan kembali menimpa penumpang maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya setelah pesawat Lion Air JT-610 jatuh di Tanjung Karawang, lalu ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 02:05 WIB

Ini Total DPTHP 2 untuk Pemilu 2019

Meski masih menunggu 6 Provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data, KPU RI sudah mendapatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 01:51 WIB

Penyebab KPU RI Belum Tetapkan DPT Pemilu 2019

Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 6 provinsi yang tuntas melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...