Monday, 20 August 2018 | 10.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Hamzah Minta Holding BUMN Melalui DPR

Fahri Hamzah Minta Holding BUMN Melalui DPR

Reporter : Bayu Putra | Monday, 27 November 2017 - 12:08 WIB

IMG-28286

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Rencana pembentukkan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian mengundang reaksi keras dari sejumlah kalangan.

Usai mendapat kritik tajam dari sejumlah pengamat dan anggota parlemen, kini giliran Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah angkat bicara menanggapi rencana yang digulirkan Menteri BUMN, Rini Soemarno itu.

Fahri berpandangan, secara prinsipil holdingisasi dirasa baik dalam rangka menyederhanakan proses manajemen perusahaan dan menggabungkan kapasitas kolektif dari BUMN. Ini dimungkinkan agar kemampuan BUMN mampu bermain di tataran global.

Namun yang paling penting, katanya jika sudah terkait dengan reduksi terhadap aset dan penggabungan perusahaan (holding) diperlukan adanya pengawasan dan izin DPR dalam pelaksanaannya. Sebab, saat ini rencana pelaksanaan holding tidak dikomunikasikan dengan baik DPR.

“Sebab jika terjadi penjualan aset atau penghilangan aset tanpa persetujuan DPR, maka itu akan menjadi tindak pidana,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (27/11).

Berangkat dari alasannya, ia bilang, apapun keputusan pemerintah khususnya mengenai pelepasan aset negara harus dilakukan dengan persetujuan DPR.

Tapi kalau sekedar restrukturisasi yang tidak berefek pada pengurangan aset, maka hal itu tidak melampaui kewenangan DPR.

“Sebab pada dasarnya, itu adalah coorporate action yang merupakan tugas dari, bahkan bukan hanya pemerintah tetapi BUMN saja. Sekali lagi, krusial point nya pada kekayaan negara, kalau dia berkurang maka harus dengan izin DPR,” ucapnya.

Fahri melanjutkan, sudah saatnya jika BUMN terjun untuk berkelahi di luar negeri agar jangan terlalu banyak mengambil pangsa para pemain-pemain lokal di dalam negeri.

Namun menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, memainkan BUMN-BUMN di luar negeri sebaiknya untuk menjadi kekuatan perekonomian bangsa Indonesia di luar negeri. Karena itu lah kapasitas keuangannya diperkuat dengan adanya holdingisasi.

Oleh karenanya, Fahri mengingatkan beberapa syarat yang harus diberlakukan untuk melakukan holdingisasi. Pertama, tentu perspektif yang mesti dibangun adalah kekayaan negara.

“Kekayaannya itu tidak boleh berkurang, tidak boleh ada reduksi terhadap kekayaan negara. Bahkan, setelah holdingisasi itu, kekayaan harus bertambah. Harus terjadi levareg of exiting (pengaruh keluar), asetnya itu menjadi bertambah besar karena penggabungan itu. Penggabungan itu, tidak boleh menciutkan kekayaan,” tegasnya.

Kedua, BUMN-BUMN yang diholdingisasi harus menjadi efesien dalam pengertian, cost yang selama ini ditanggung oleh satu, dua, tiga atau empat BUMN. Ini lantaran pasca holdingisasi efisiensi ditanggung oleh hanya satu BUMN.

“Dan itu artinya, cost akan semakin rendah atau cost evectif namanya, yang menyebabkan kemudian manajemen nya menjadi lebih profesional, lebih modern. Ini lah yang menjamin kontinuitas dari fungsi BUMN itu sendiri,” ucapnya.

Tetapi sekali lagi, kata Fahri Hamzah, BUMN itu pada dasarnya dibagi dua. Ada yang komersial dan ada non komersial. Yang komersial itu adalah BUMN yang pada dasarnya ada di pasar, dimana semua orang bisa bermain.

“Nah, BUMN seperti ini suruh berkompetisi dalam kompetisi global yang luar biasa,” ujarnya.

Sedangkan BUMN non komersial adalah BUMN yang mengemban public service obligation. BUMN-BUMN seperti ini, harus hati-hati, karena mereka itu dititipi oleh tugas-tugas negara, yang tidak mungkin dititipkan pada pemain-pemain swasta.

“Terhadap BUMN seperti ini, hati-hati kita menggabungkannya, yang menyebabkan tugas-tugas negara itu menjadi tidak bisa terlaksana secara lebih baik. Nah itu yang harus dipikirkan dari awal. Ada banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan dalam holdingisasi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...