Selasa, 12 Desember 2017 | 02.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Novanto Masih Bisa Menangkan Praperadilan, Kenapa?

Novanto Masih Bisa Menangkan Praperadilan, Kenapa?

Reporter : Fadilah | Senin, 27 November 2017 - 13:37 WIB

IMG-28292

Setya Novanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto belum sesuai dengan prosedur hukum.

“Karena sejauh yang saya tahu, dia (Setya Novanto) tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka,” ijar Margarito di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (27/11/2017).

Menurut Margarito, pemeriksaan terhadap calon tersangka tidak boleh dikesampingkan, karena merupakan hak yang dilindungi menurut UUD’45 pasal 28 D.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Putusan MK nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lalu, yang mana penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Jika belum pernah diperiksa, Margarito mengaku agak heran bagaimana KPK bisa mendapatkan dua alat bukti.

“Darimana ceritanya anda tidak periksa orang, anda bisa temukan dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan putusan MK dua alat bukti itu mesti cukup,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Margarito memprediksi Novanto bisa menang kembali dalam gugatannya di praperadilan.

“Celah. Itu celah. Ada kemungkinan Setya Novanto lolos melalui praperadilan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto telah mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).

Gugatan praperadilan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang akan menyidangkan perkara ini adalah Kusno.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...