Rabu, 21 Februari 2018 | 12.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>9.109,29 hektar lahan Sawit di Sumut siap di Replanting

9.109,29 hektar lahan Sawit di Sumut siap di Replanting

Reporter : Fauzan | Senin, 27 November 2017 - 18:08 WIB

IMG-28304

Presiden Jokowi melakukan penanaman secara simbolis replanting sawit di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). KiniNews/HA Nasution.

Serdang Bedagai, kini.co.id – Pemerintah mengeluarkan program peremajaan sakit rakyat ((PSR) dengan mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) skema khusus untuk program tersebut dengan bunga 7% bagi perkebunan rakyat.

Skema khusus tersebut ditujukan bagi petani sawit yang melakukan pengelolaan sawit berbasis klaster atau koperasi.

Peresmian KUR skema khusus peremajaan sawit rakyat oleh Presiden Jokowi , yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN. Puspayoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan para bank BUMN penyalur KUR, Senin (27/11) di Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017.

Pemerintah pun meremajakan kebun rakyat seluas 9.109,29 hektare di Sumatera Utara yang tersebar di 12 kabupaten yaitu Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padan Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang dan Tapanuli Tengah.

Presiden Jokowi menegaskan peremajaan sawit harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Banyak sawit milik rakyat yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Kalau tidak diremajakan, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia saat ini akan disalip negara lain,” kata Jokowi.

Menteri Puspayoga menyampaikan pembentukan koperasi bagi petani sawit sangat diperlukan agar memudahkan pemerintah membantu petani.

“Petani yang tergabung dalam¬† koperasi akan lebih mudah bagi pemerintah melakukan koordinasi untuk memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan,” kata Puspayoga.¬†

Dia menegaskan suku bunga KUR 7% bagi peremajaan sawit dengan kredit hingga Rp25 juta tidak perlu agunan sedangkan KUR di atas Rp25 juta diperlukan sertifikat tanah.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan  peremajaan sawit berbasis koperasi sangat diperlukan agar pengelolaannya terstandar.

Sebab skema khusus ini hanya untuk petani pemilikan luas lahan maksimum 4 hektare, harus menggunakan benih bersertifikat, pengelolaan kebun sawit secara berkelanjutan sesuai standar ISPO dan pembelian sawit petani akan dilakukan oleh swasta atau BUMN.

KUR skema khusus peremajaan sawit diimplementasikan mulai 1 Januari 2018. KUR yang disetujui oleh bank penyalur tidak akan diberikan sekaligus, namun akan dicicil tiap bulan sesuai kebutuhan. Dengan demikian beban bunga yang ditanggung petani lebih ringan.

Luas lahan sawit Indonesia mencapai 11,9 juta hektar dengan luas kebun sawit rakyat 4,6 juta hektar. Saat ini kondisi kebun sawit rakyat sudah berumur lebih dari 25 tahun, umumnya menggunakan bibit yang tidak berkualitas sehingga produktivitasnya rendah, serta pengelolaan tidak memenuhi standar yang baik. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan
Ekonomi - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:19 WIB

Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan

Sekretaris Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Siti Kuwati mengatakan, Bulog ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ...
Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:13 WIB

Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari mengaku telah membaca dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU ...
Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:47 WIB

Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (21/2/2018).Agenda ...
10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:19 WIB

10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto

Selama 10 bulan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan belum juga tuntas.Pelaku teror penyiraman air ...
Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:48 WIB

Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus jamuan makan malam dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (20/2/2018) malam ...
Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:17 WIB

Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Penyambutan kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Panitia yang menunggu kepastian akhirnya ...