Friday, 17 August 2018 | 16.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>9.109,29 hektar lahan Sawit di Sumut siap di Replanting

9.109,29 hektar lahan Sawit di Sumut siap di Replanting

Reporter : Fauzan | Monday, 27 November 2017 - 18:08 WIB

IMG-28304

Presiden Jokowi melakukan penanaman secara simbolis replanting sawit di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). KiniNews/HA Nasution.

Serdang Bedagai, kini.co.id – Pemerintah mengeluarkan program peremajaan sakit rakyat ((PSR) dengan mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) skema khusus untuk program tersebut dengan bunga 7% bagi perkebunan rakyat.

Skema khusus tersebut ditujukan bagi petani sawit yang melakukan pengelolaan sawit berbasis klaster atau koperasi.

Peresmian KUR skema khusus peremajaan sawit rakyat oleh Presiden Jokowi , yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN. Puspayoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan para bank BUMN penyalur KUR, Senin (27/11) di Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017.

Pemerintah pun meremajakan kebun rakyat seluas 9.109,29 hektare di Sumatera Utara yang tersebar di 12 kabupaten yaitu Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padan Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang dan Tapanuli Tengah.

Presiden Jokowi menegaskan peremajaan sawit harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Banyak sawit milik rakyat yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Kalau tidak diremajakan, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia saat ini akan disalip negara lain,” kata Jokowi.

Menteri Puspayoga menyampaikan pembentukan koperasi bagi petani sawit sangat diperlukan agar memudahkan pemerintah membantu petani.

“Petani yang tergabung dalam¬† koperasi akan lebih mudah bagi pemerintah melakukan koordinasi untuk memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan,” kata Puspayoga.¬†

Dia menegaskan suku bunga KUR 7% bagi peremajaan sawit dengan kredit hingga Rp25 juta tidak perlu agunan sedangkan KUR di atas Rp25 juta diperlukan sertifikat tanah.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan  peremajaan sawit berbasis koperasi sangat diperlukan agar pengelolaannya terstandar.

Sebab skema khusus ini hanya untuk petani pemilikan luas lahan maksimum 4 hektare, harus menggunakan benih bersertifikat, pengelolaan kebun sawit secara berkelanjutan sesuai standar ISPO dan pembelian sawit petani akan dilakukan oleh swasta atau BUMN.

KUR skema khusus peremajaan sawit diimplementasikan mulai 1 Januari 2018. KUR yang disetujui oleh bank penyalur tidak akan diberikan sekaligus, namun akan dicicil tiap bulan sesuai kebutuhan. Dengan demikian beban bunga yang ditanggung petani lebih ringan.

Luas lahan sawit Indonesia mencapai 11,9 juta hektar dengan luas kebun sawit rakyat 4,6 juta hektar. Saat ini kondisi kebun sawit rakyat sudah berumur lebih dari 25 tahun, umumnya menggunakan bibit yang tidak berkualitas sehingga produktivitasnya rendah, serta pengelolaan tidak memenuhi standar yang baik. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...