Rabu, 13 Desember 2017 | 12.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>9.109,29 hektar lahan Sawit di Sumut siap di Replanting

9.109,29 hektar lahan Sawit di Sumut siap di Replanting

Reporter : Fauzan | Senin, 27 November 2017 - 18:08 WIB

IMG-28304

Presiden Jokowi melakukan penanaman secara simbolis replanting sawit di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). KiniNews/HA Nasution.

Serdang Bedagai, kini.co.id – Pemerintah mengeluarkan program peremajaan sakit rakyat ((PSR) dengan mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) skema khusus untuk program tersebut dengan bunga 7% bagi perkebunan rakyat.

Skema khusus tersebut ditujukan bagi petani sawit yang melakukan pengelolaan sawit berbasis klaster atau koperasi.

Peresmian KUR skema khusus peremajaan sawit rakyat oleh Presiden Jokowi , yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN. Puspayoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan para bank BUMN penyalur KUR, Senin (27/11) di Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017.

Pemerintah pun meremajakan kebun rakyat seluas 9.109,29 hektare di Sumatera Utara yang tersebar di 12 kabupaten yaitu Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padan Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang dan Tapanuli Tengah.

Presiden Jokowi menegaskan peremajaan sawit harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Banyak sawit milik rakyat yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Kalau tidak diremajakan, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia saat ini akan disalip negara lain,” kata Jokowi.

Menteri Puspayoga menyampaikan pembentukan koperasi bagi petani sawit sangat diperlukan agar memudahkan pemerintah membantu petani.

“Petani yang tergabung dalam¬† koperasi akan lebih mudah bagi pemerintah melakukan koordinasi untuk memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan,” kata Puspayoga.¬†

Dia menegaskan suku bunga KUR 7% bagi peremajaan sawit dengan kredit hingga Rp25 juta tidak perlu agunan sedangkan KUR di atas Rp25 juta diperlukan sertifikat tanah.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan  peremajaan sawit berbasis koperasi sangat diperlukan agar pengelolaannya terstandar.

Sebab skema khusus ini hanya untuk petani pemilikan luas lahan maksimum 4 hektare, harus menggunakan benih bersertifikat, pengelolaan kebun sawit secara berkelanjutan sesuai standar ISPO dan pembelian sawit petani akan dilakukan oleh swasta atau BUMN.

KUR skema khusus peremajaan sawit diimplementasikan mulai 1 Januari 2018. KUR yang disetujui oleh bank penyalur tidak akan diberikan sekaligus, namun akan dicicil tiap bulan sesuai kebutuhan. Dengan demikian beban bunga yang ditanggung petani lebih ringan.

Luas lahan sawit Indonesia mencapai 11,9 juta hektar dengan luas kebun sawit rakyat 4,6 juta hektar. Saat ini kondisi kebun sawit rakyat sudah berumur lebih dari 25 tahun, umumnya menggunakan bibit yang tidak berkualitas sehingga produktivitasnya rendah, serta pengelolaan tidak memenuhi standar yang baik. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis  dikawasan
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:54 WIB

Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis dikawasan

Pemerintah kembali merayakan Hari Nusantara 2017. Kali ini perayaan tersebut digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).Momentum ...
Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:39 WIB

Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat

Sidang dakwaan Setya Novanto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diawali polemik soal kesehatan.Hal tersebut bermula ketika ...
Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak
Politik - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:24 WIB

Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak

Kericuhan di Bali akibat salah informasi terkait kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) dinilai Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai hal ...
Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:16 WIB

Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP TA 2011-2012 dengan terdakwa Setya Novanto dimulai. Hal tersebut ditandai dengan diketoknya ...
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...