Rabu, 13 Desember 2017 | 12.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR minta agar tak terburu-buru soal merger RRI dan TVRI

DPR minta agar tak terburu-buru soal merger RRI dan TVRI

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 28 November 2017 - 08:17 WIB

IMG-28310

TVRI. dok

Jakarta, kini.co.id – Dalam membahas kesiapan pelaksanaan digitalisasi media, Komisi I DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Ruang Rapat Komisi I,  Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/11).

Dalam paparannya, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat mengatakan bahwa visi daan misi Antara tidak pernah berubah untuk selalu mendistribusikan berita dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Kami selalu menjaga dan menyajikan berita positif negara Indonesia serta pemberitaan potensi daerah, terutama yang difokuskan daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang),” terang Dirut Antara yang dilantik pada 22 Januari 2016 itu.

Dalam operasionalnya, Meidyatama menjelaskan, Antara berpedoman kepada UU Nomor 19/2003 terkait BUMN. 

Ini dikarenakan pada 18 Juli 2007, kantor berita yang didirikan 80 tahun lalu ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum).

“Tentunya setelah berubah menjadi Perum, LKBN yang awalnya dibawah Kantor Sekretaris Negara menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007,” terang mantan Pemred The Jakarta Post ini.

Terkait persiapan digitalisasi media, Meidyatama berpandangan, dalam mengefektikan lembaga pemberitaan, tidak hanya RRI dan TVRI saja yang bisa digabungkan tetapi jika dimungkinkan LKBN Antara juga bisa ikut serta di dalamnya.

Saat ini, Komisi I DPR melalui Panja RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia)  sedang melakukan pembahasaan dalam upaya mengefektif serta mengefisiensikan kekuatan dan peran lembaga pemberitaan publik milik Pemerintah menuju era digitalisasi.

Wacana ini, direspon positif oleh anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra yang mengungkapkan bahwa keberadaan LKBN Antara sebagai elan vital sumber pemberitaan nasional tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

Hanya saja, upaya penggabungan harus dilakukan setelah dianalisa secara matang. Hal ini agar hasilnya sesuai yang diharapkan, bukan malah merugikan atau mendatangkan permasalahan baru.

“Kita berharap besar dengan keberadaan lembaga pemberitaan publik seperti LKBN Antara ini, Pak Dirut, apakah sudah membuat analisanya?,” kata Supiadin.

“Saya kira untuk mewacanakan ke sana, perlu agar membuat analisa kemungkinan kalau dibentuk KBRTRI (Kantor Berita Radio Televisi Republik Indonesia) yang tadi bapak maksud. Karena bagaimana pun, saat ini Panja RUU RTRi sudah berjalan. Tolong dikaji dan dianalisa dulu bagaimana fakta yang ada sekarang dan plus minus seperti apa. Jangan terburu-buru,” tambah politisi NasDem tersebut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis  dikawasan
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:54 WIB

Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis dikawasan

Pemerintah kembali merayakan Hari Nusantara 2017. Kali ini perayaan tersebut digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).Momentum ...
Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:39 WIB

Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat

Sidang dakwaan Setya Novanto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diawali polemik soal kesehatan.Hal tersebut bermula ketika ...
Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak
Politik - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:24 WIB

Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak

Kericuhan di Bali akibat salah informasi terkait kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) dinilai Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai hal ...
Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:16 WIB

Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP TA 2011-2012 dengan terdakwa Setya Novanto dimulai. Hal tersebut ditandai dengan diketoknya ...
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...