Jumat, 16 November 2018 | 11.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR minta agar tak terburu-buru soal merger RRI dan TVRI

DPR minta agar tak terburu-buru soal merger RRI dan TVRI

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 28 November 2017 - 08:17 WIB

IMG-28310

TVRI. dok

Jakarta, kini.co.id – Dalam membahas kesiapan pelaksanaan digitalisasi media, Komisi I DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Ruang Rapat Komisi I,  Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/11).

Dalam paparannya, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat mengatakan bahwa visi daan misi Antara tidak pernah berubah untuk selalu mendistribusikan berita dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Kami selalu menjaga dan menyajikan berita positif negara Indonesia serta pemberitaan potensi daerah, terutama yang difokuskan daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang),” terang Dirut Antara yang dilantik pada 22 Januari 2016 itu.

Dalam operasionalnya, Meidyatama menjelaskan, Antara berpedoman kepada UU Nomor 19/2003 terkait BUMN. 

Ini dikarenakan pada 18 Juli 2007, kantor berita yang didirikan 80 tahun lalu ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum).

“Tentunya setelah berubah menjadi Perum, LKBN yang awalnya dibawah Kantor Sekretaris Negara menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007,” terang mantan Pemred The Jakarta Post ini.

Terkait persiapan digitalisasi media, Meidyatama berpandangan, dalam mengefektikan lembaga pemberitaan, tidak hanya RRI dan TVRI saja yang bisa digabungkan tetapi jika dimungkinkan LKBN Antara juga bisa ikut serta di dalamnya.

Saat ini, Komisi I DPR melalui Panja RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia)  sedang melakukan pembahasaan dalam upaya mengefektif serta mengefisiensikan kekuatan dan peran lembaga pemberitaan publik milik Pemerintah menuju era digitalisasi.

Wacana ini, direspon positif oleh anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra yang mengungkapkan bahwa keberadaan LKBN Antara sebagai elan vital sumber pemberitaan nasional tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

Hanya saja, upaya penggabungan harus dilakukan setelah dianalisa secara matang. Hal ini agar hasilnya sesuai yang diharapkan, bukan malah merugikan atau mendatangkan permasalahan baru.

“Kita berharap besar dengan keberadaan lembaga pemberitaan publik seperti LKBN Antara ini, Pak Dirut, apakah sudah membuat analisanya?,” kata Supiadin.

“Saya kira untuk mewacanakan ke sana, perlu agar membuat analisa kemungkinan kalau dibentuk KBRTRI (Kantor Berita Radio Televisi Republik Indonesia) yang tadi bapak maksud. Karena bagaimana pun, saat ini Panja RUU RTRi sudah berjalan. Tolong dikaji dan dianalisa dulu bagaimana fakta yang ada sekarang dan plus minus seperti apa. Jangan terburu-buru,” tambah politisi NasDem tersebut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Jumat, 16 November 2018 - 11:12 WIB

Dendam, disebut penyebab pembunuhan sekeluarga

DALAM penyelidikan, polisi menyimpulkan pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatari motif balas dendam. Kesimpulan itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 09:53 WIB

Innalillahi wa Innailaihi Rojiun, Cucu Wiranto Meninggal di Kolam Ikan

Kabar duka datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto. Pasalnya Cucu Wiranto yang bernama Achmad Daniyal ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 08:00 WIB

Penjelasan Lion Air Terkait Insiden Matinya Lampu dan AC Penerbangan Yogyakarta

Maskapai penerbangan Lion Air, membenarkan peristiwa mendadak matinya AC dan lampu pada pesawat penerbangan JT-556 dengan tujuan Yogyakarta.Corporate Communications Strategic ...
Peristiwa - Jumat, 16 November 2018 - 02:10 WIB

Bermasalah Lagi, Penumpang Lion Air Jakarta-Yogyakarta Berhamburan Keluar

Peristiwa mendebarkan kembali menimpa penumpang maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya setelah pesawat Lion Air JT-610 jatuh di Tanjung Karawang, lalu ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 02:05 WIB

Ini Total DPTHP 2 untuk Pemilu 2019

Meski masih menunggu 6 Provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran data, KPU RI sudah mendapatkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...
Politik - Jumat, 16 November 2018 - 01:51 WIB

Penyebab KPU RI Belum Tetapkan DPT Pemilu 2019

Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 6 provinsi yang tuntas melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ...