Rabu, 21 Februari 2018 | 12.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR minta agar tak terburu-buru soal merger RRI dan TVRI

DPR minta agar tak terburu-buru soal merger RRI dan TVRI

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 28 November 2017 - 08:17 WIB

IMG-28310

TVRI. dok

Jakarta, kini.co.id – Dalam membahas kesiapan pelaksanaan digitalisasi media, Komisi I DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Ruang Rapat Komisi I,  Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/11).

Dalam paparannya, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat mengatakan bahwa visi daan misi Antara tidak pernah berubah untuk selalu mendistribusikan berita dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Kami selalu menjaga dan menyajikan berita positif negara Indonesia serta pemberitaan potensi daerah, terutama yang difokuskan daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Terbelakang),” terang Dirut Antara yang dilantik pada 22 Januari 2016 itu.

Dalam operasionalnya, Meidyatama menjelaskan, Antara berpedoman kepada UU Nomor 19/2003 terkait BUMN. 

Ini dikarenakan pada 18 Juli 2007, kantor berita yang didirikan 80 tahun lalu ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum).

“Tentunya setelah berubah menjadi Perum, LKBN yang awalnya dibawah Kantor Sekretaris Negara menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40/2007,” terang mantan Pemred The Jakarta Post ini.

Terkait persiapan digitalisasi media, Meidyatama berpandangan, dalam mengefektikan lembaga pemberitaan, tidak hanya RRI dan TVRI saja yang bisa digabungkan tetapi jika dimungkinkan LKBN Antara juga bisa ikut serta di dalamnya.

Saat ini, Komisi I DPR melalui Panja RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia)  sedang melakukan pembahasaan dalam upaya mengefektif serta mengefisiensikan kekuatan dan peran lembaga pemberitaan publik milik Pemerintah menuju era digitalisasi.

Wacana ini, direspon positif oleh anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra yang mengungkapkan bahwa keberadaan LKBN Antara sebagai elan vital sumber pemberitaan nasional tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

Hanya saja, upaya penggabungan harus dilakukan setelah dianalisa secara matang. Hal ini agar hasilnya sesuai yang diharapkan, bukan malah merugikan atau mendatangkan permasalahan baru.

“Kita berharap besar dengan keberadaan lembaga pemberitaan publik seperti LKBN Antara ini, Pak Dirut, apakah sudah membuat analisanya?,” kata Supiadin.

“Saya kira untuk mewacanakan ke sana, perlu agar membuat analisa kemungkinan kalau dibentuk KBRTRI (Kantor Berita Radio Televisi Republik Indonesia) yang tadi bapak maksud. Karena bagaimana pun, saat ini Panja RUU RTRi sudah berjalan. Tolong dikaji dan dianalisa dulu bagaimana fakta yang ada sekarang dan plus minus seperti apa. Jangan terburu-buru,” tambah politisi NasDem tersebut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan
Ekonomi - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:19 WIB

Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan

Sekretaris Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Siti Kuwati mengatakan, Bulog ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ...
Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:13 WIB

Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari mengaku telah membaca dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU ...
Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:47 WIB

Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (21/2/2018).Agenda ...
10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:19 WIB

10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto

Selama 10 bulan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan belum juga tuntas.Pelaku teror penyiraman air ...
Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:48 WIB

Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus jamuan makan malam dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (20/2/2018) malam ...
Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:17 WIB

Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Penyambutan kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Panitia yang menunggu kepastian akhirnya ...