Selasa, 12 Desember 2017 | 02.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon: BPJS Kesehatan Jangan Semakin Liberal

Fadli Zon: BPJS Kesehatan Jangan Semakin Liberal

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 28 November 2017 - 14:50 WIB

IMG-28323

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus berlaku adil terhadap penyakit yang ada. Demikian komentarnya menanggapi wacana BPJS Kesehatan tak menanggung biaya delapan penyakit katastropik.

“Menurut saya, tidak bisa subsidi ini dicabut. Kan, ada cross subsidi atau subsisi silang. BPJS Kesehatan ini jangan semakin liberal,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (28/11)

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu kemudian menceritakan masukan dari masyarakat terkait pelayan kesehatan di puskemas maupun rumah sakit (RS) yang diterimanya. Katanya, masyarakat banyak mengeluh dengan beragam alasan.

Misalnya, tak memenuhi persyaratan administrastif, prosedural. Sehingga, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. “Padahal, sudah di bayar melalui BPJS,” ungkapnya.

“Untuk itu, BPJS tidak boleh memberatkan. Karena itu, saya kira, rencana untuk menghapus delapan penyakit yang dianggap berat ini, ya, itu sebuah hal yang tidak adil bagi masyarakat,” tandas Fadli.

BPJS Kesehatan mengalami defisit pada 2017. Ditaksir nilainya mencapai Rp9 triliun. Untuk menyiasatinya, mewacanakan peserta BPJS turut mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit katastropik atau butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi.

Dalih Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pembiayaan perawatan penyakit katastropik cukup menguras “kantong” instansi yang dipimpinya. Ada delapan penyakit katastropik dengan skema urun iur, di antaranya jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia, dan hemofilia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...