Monday, 20 August 2018 | 10.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon: BPJS Kesehatan Jangan Semakin Liberal

Fadli Zon: BPJS Kesehatan Jangan Semakin Liberal

Reporter : Bayu Putra | Tuesday, 28 November 2017 - 14:50 WIB

IMG-28323

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus berlaku adil terhadap penyakit yang ada. Demikian komentarnya menanggapi wacana BPJS Kesehatan tak menanggung biaya delapan penyakit katastropik.

“Menurut saya, tidak bisa subsidi ini dicabut. Kan, ada cross subsidi atau subsisi silang. BPJS Kesehatan ini jangan semakin liberal,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (28/11)

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu kemudian menceritakan masukan dari masyarakat terkait pelayan kesehatan di puskemas maupun rumah sakit (RS) yang diterimanya. Katanya, masyarakat banyak mengeluh dengan beragam alasan.

Misalnya, tak memenuhi persyaratan administrastif, prosedural. Sehingga, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. “Padahal, sudah di bayar melalui BPJS,” ungkapnya.

“Untuk itu, BPJS tidak boleh memberatkan. Karena itu, saya kira, rencana untuk menghapus delapan penyakit yang dianggap berat ini, ya, itu sebuah hal yang tidak adil bagi masyarakat,” tandas Fadli.

BPJS Kesehatan mengalami defisit pada 2017. Ditaksir nilainya mencapai Rp9 triliun. Untuk menyiasatinya, mewacanakan peserta BPJS turut mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit katastropik atau butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi.

Dalih Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pembiayaan perawatan penyakit katastropik cukup menguras “kantong” instansi yang dipimpinya. Ada delapan penyakit katastropik dengan skema urun iur, di antaranya jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia, dan hemofilia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...