Selasa, 12 Desember 2017 | 02.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jambi kena OTT KPK

Anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jambi kena OTT KPK

Reporter : Zainal Bakri | Selasa, 28 November 2017 - 22:04 WIB

IMG-28333

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KiniNews/Dok

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah anggota DPRD dan pejabat provinsi Jambi Selasa (28/11).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi.

Kabar penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Kapolda setempat.

“Saya dapat informasi dari Kapolda ada OTT anggota dewan, cuma siapa orangnya saya belum mendapat informasi,” kata Cornelis singkat.

Sementara itu, di Markas Polda Jambi sekitar pukul 16.00 WIB, beberapa petugas KPK terlihat menggiring pejabat Pemprov Jambi atas nama Saipuddin yang menjabat sebagai Asisten III Pemprov Jambi memasuki ruang penyidik.

Saipuddin terlihat mengenakan kaos berkerah dan celana dinas PNS, terlihat juga bersamaan petugas KPK membawa diduga berkas dalam kantong plastik hitam.

Beberapa saat kemudian, Polisi juga terlihat membawa alat penghitung uang memasuki ruang penyidik.

Saipuddin terlihat mengenakan kaos berkerah dan celana dinas PNS, terlihat juga bersamaan petugas KPK membawa diduga berkas dalam kantong plastik hitam.

Beberapa saat kemudian, Polisi juga terlihat membawa alat penghitung uang memasuki ruang penyidik.

Dikabarkan, beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi yang diamankan sudah terlebih dahulu berada di ruang penyidik.

Hingga, Selasa (28/11) malam Mapolda Jambi masih memfasilitasi pengamanan pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang terkena OTT tersebut.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sekitar 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Jambi dan Jakarta pada Selasa (28/10).

Para pihak yang ditangkap itu terdiri dari sejumlah anggota DPRD Jambi, pejabat Pemprov Jambi dan pihak swasta.

“Unsur dari 10 orang itu ada yang merupakan penyelenggara negara di daerah, dalam hal ini anggota DPRD setempat, kemudian ada pejabat dan pegawai di Pemprov juga, termasuk pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/11) malam.

Tak hanya menangkap para pihak, dalam OTT ini, tim Satgas KPK juga mengamankan sejumlah uang. Febri mengaku belum mengetahui secara pasti total uang yang diamankan. Namun, berdasar informasi sementara, uang tersebut berjumlah lebih dari Rp 1 miliar.

“Tadi masih proses penghitungan Karena tim sebagian masih di Polda Jambi. Sejauh ini kita dapatkan informasinya uang yang diamankan sekitar lebih dari Rp1 miliar,” katanya.

Febri menyebut para pihak tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat penyuapan terkait APBD Jambi tahun 2018. Namun, Febri masih enggan merinci tujuan pemberian uang tersebut. Hal ini lantaran terdapat sejumlah tahapan yang perlu dilewati hingga APBD itu disahkan.

“Belum bisa kami sampaikan secara spesifik, dalam APBD itu kan ada proses penyusunan dan pembahasan, dan ada proses pengesahan. Kami tentu belum bisa sampaikan bagian mana yang dipengaruhi terkait pemberian sejumlah uang ini. Intinya ada dugaan pemberian sejumlah uang pada penyelenggara negara terkait dengan proses APBD 2018,” katanya.

Febri menyatakan, para pihak yang ditangkap masih diperiksa tim Satgas. Lembaga antikorupsi memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak tersebut.

“Untuk mereka yang diamankan di Jakarta sudah dibawa ke Gedung KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut sampai dengan besok. kami juga ucapkan terima kasih kepada tim dari polda Jambi yang membantu operasi ini,” katanya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...