Kamis, 22 Februari 2018 | 05.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Polisi bantah penetapan tersangka Ahmad Dhani politis

Polisi bantah penetapan tersangka Ahmad Dhani politis

Selasa, 28 November 2017 - 22:28 WIB

IMG-28334

Ahmad Dhani (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan membantah tuduhan penetapan tersangka terhadap musisi Ahmad Dhani terkait dugaan ujaran kebencian melalui media sosial bersifat politis.

“Saya murni hanya melakukan tugas sebagai penegak hukum dan tidak melihat ada unsur lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Iwan Kurniawan di Jakarta, Selasa (28/11).

Kombes Iwan mengatakan penyidik kepolisian menjalankan tugas dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ahmad Dhani.

Selanjutnya, Iwan menyatakan polisi menyelidiki dan menyidik laporan itu yang menemukan dua alat bukti untuk menetapkan tersangka terhadap Ahmad Dhani.

“Pertimbangan dua alat bukti jadi itu pertimbangan yuridis kita untuk menetapkan tersangka,” ujar Iwan dilansir Antara.

Iwan mengungkapkan penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Dhani sebagai tersangka pada Kamis (30/11).

Namun Iwan menuturkan penyidik belum terpikirkan untuk menahan maupun mencekal suami dari penyanyi Mulan Jameela itu.

Berdasarkan informasi, penyidik menetapkan tersangka terhadap Dhani sejak gelar perkara pada 23 November 2017.

Seorang warga Jack Lapian melaporkan Dhani yang menuliskan status yang dianggap menghasut dan menyebarkan kebencian melalui aku twitter “@AHMADDHANIPRAST” pada 6 Maret 2017.

Jack Lapian melaporkan Dhani ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1192/III/2017/PMJ/Dit Reskrimsus dengan jeratanĀ 

Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

Namun Polda Metro Jaya melimpahkan penyelidikan laporan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...