Rabu, 21 Februari 2018 | 12.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Penyederhanaan Tarif Listrik, Komisi VII DPR: Tujuannya apa?

Penyederhanaan Tarif Listrik, Komisi VII DPR: Tujuannya apa?

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 29 November 2017 - 12:08 WIB

IMG-28348

Listrik (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisi VII DPR RI mengelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT PLN, siang ini. .

Anggota Komisi VII Eni Maulani Saragih menjelaskan bahwa dilangsungkannya rapat ini guna menanyakan sejumlah kebijakan dan kegiatan di sektor kelistrikan.

“Kita mau mendengar dari PLN sendiri, kira-kira mana yang sudah di-PPA (Power Purchase Agreements) dan kontrak-kontrak mana saja yang sudah berjalan. Lalu soal rencana penyederhanaan golongan listrik. Kita mau tanya tujuannya apa,” terangnya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (29/11) .

Ia juga menekankan bahwa wacana pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap daya listrik golongan pengguna 900 VA dan 1.300 VA ke 4.500 VA, menurutnya terkesan sebagai langkah yang amat terburu-buru.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan ikhwal rencana penyederhanaan daya listrik terhadap golongan 900 VA dan 1.300 VA, menurutnya itu bukanlah sesuatu yang bersifat urgent.

“Bagi saya penyederhanaan tarif listrik itu belum sesuatu yang urgent, makanya kita perlu tanya kepada PLN, apa sih maksudnya,” sebut dia.

Untuk diketahui, RDP yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB berlangsung secara tertutup.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan
Ekonomi - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:19 WIB

Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan

Sekretaris Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Siti Kuwati mengatakan, Bulog ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ...
Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:13 WIB

Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari mengaku telah membaca dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU ...
Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:47 WIB

Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (21/2/2018).Agenda ...
10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:19 WIB

10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto

Selama 10 bulan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan belum juga tuntas.Pelaku teror penyiraman air ...
Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:48 WIB

Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus jamuan makan malam dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (20/2/2018) malam ...
Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:17 WIB

Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Penyambutan kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Panitia yang menunggu kepastian akhirnya ...