Rabu, 21 Februari 2018 | 12.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jokowi minta pengusaha tak ‘campur adukan’ ekonomi dan politik

Jokowi minta pengusaha tak ‘campur adukan’ ekonomi dan politik

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 29 November 2017 - 14:14 WIB

IMG-28354

Presiden Joko Widodo.Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi meminta para pengusaha untuk tidak mencampur adukan antara urusan politik dan ekonomi.

Terlebih setiap tahunnya akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seperti tahun depan tercatat akan ada Pilkada di 171 kabupaten atau kota atau provinsi.

“Saya hanya ingin kita semua biasakan yang urusan politik, biar politik. Yang ekonomi, mari kita kerja di ekonomi. Jangan campur aduk, jangan sampai Kadin menyambi jadi politikus misalnya, ini jadi campur aduk. Pengusaha apa politikus?” ungkap Jokowi dalam acara CEO Forum yang digelar Kompas di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (29/11).

Jokowi bilang pengusaha harus memberi sekat yang jelas antara urusan politik dan ekonomi. Sehingga urusan ekonomi tidak terpengaruh politik.

“Urusan politik urusan politiklah, silahkan. Tapi Ekonomi jangan terpengaruh, pengaruh boleh tapi dikit saja, dikit saja, jangan banyak,” ujarnya.

Dengan begitu dia berharap para pengusaha tidak lagi melakukan aksi “wait and see”. Pasalnya sejak Jokowi memerintah pada tahun 2014 lalu, para pengusaha terus menunggu untuk berinvestasi.

“Investasinya pengusaha tahun depan seperti apa? Wait  and see pak. Dari 2014 saya tanya wait and see, kita tiap tahun ada Pilkada. Nanti Tahun depan wait and see, ada pilpres pak. Kapan kita kerja kalau begitu terus? Sudah jelas angka-angka, sudah jelas data-data, marilah kita bekerja keras memakmurkan, menyejahterakan negara ini,” himbaunya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan
Ekonomi - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:19 WIB

Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan

Sekretaris Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Siti Kuwati mengatakan, Bulog ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ...
Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:13 WIB

Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari mengaku telah membaca dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU ...
Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:47 WIB

Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (21/2/2018).Agenda ...
10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:19 WIB

10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto

Selama 10 bulan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan belum juga tuntas.Pelaku teror penyiraman air ...
Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:48 WIB

Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus jamuan makan malam dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (20/2/2018) malam ...
Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:17 WIB

Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Penyambutan kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Panitia yang menunggu kepastian akhirnya ...