Friday, 20 July 2018 | 09.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Andi Narogong beberkan aliran fee proyek e-KTP untuk anggota DPR

Andi Narogong beberkan aliran fee proyek e-KTP untuk anggota DPR

Reporter : Zainal Bakri | Thursday, 30 November 2017 - 17:22 WIB

IMG-28400

Andi Agustinus alias Andi Narogong menjalani sidang perdana kasus e-KTP. Dalam dakwaannya sejumlah pihak disebutkan mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Andi Agustinus alias Andi Narogong membeberkan adanya jatah sebesarima persen untuk anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) yang ditanggung oleh Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Menurut Andi, Anang menyanggupi pemberian fee untuk anggota legislatif setelah bertemu Ketua DPR Setya Novanto di kediamannya.

Anang kata Andi kemudian meminta kepada Direktur Biomorf Lone LLC (alm) Johannes Marliem untuk mentransfer uang sebesar USD3,5 juta untuk para anggota dewan yang ikut membahas proyek senilai Rp5,9 triliun.

“Ya sudah, saya siap dikasih eksekusi asal saya dikasih invoice penagihan,” kata Andi Narogong menirukan pernyataan Anang dalam sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/11).

Lalu, uang Marliem itu kemudian kata Andi, ditransfer ke rekening mantan Bos PT Gunung Agung Made Oka Masagung.

Menurutnya, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman juga mengetahui proses aliran uang tersebut.

“Kami semua saling melaporkan. Anang bayar ke Marliem, kemudian Marliem transfer ke rekening Oka di Singapura. Dilaporkan bersama ke Irman dan Sugiharto,” tuturnya.

Andi mengaku ada dua kali transferan dalam jumlah yang sama dengan total USD7 juta ditranfer ke Oka.

Setelah transferan kedua kali itu, Andi mengatakan, di sana lah semua anggota DPR menjadi “anteng” alias tak ada lagi menagih jatah fee.

“Setelah itu, nggak ada tagihan lagi dari DPR,” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...