Selasa, 12 Desember 2017 | 02.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tak hadir, sidang praperadilan Setnov ditunda sepekan

KPK tak hadir, sidang praperadilan Setnov ditunda sepekan

Reporter : Yudi Andriansyah | Kamis, 30 November 2017 - 17:40 WIB

IMG-28401

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Hakim tunggal Kusno menunda sidang praperadilan Setya Novanto lantaran pihak Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hadir dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Keterangan ketidakhadiran itu tertulis dalam surat resmi KPK kepada Pimpinan PN Jakarta Selatan, yang dibacakan hakim tunggal Kusno di hadapan tim kuasa hukum Setya Novanto.

“Kalau salah satu tidak datang maka kewajiban hakim menunda sidang dan untuk (termohon) akan dipanggil lagi,” ujar Hakim Kusno di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Dalam surat tersebut, tim biro hukum KPK meminta agar sidang ditunda selama tiga minggu. Adapun surat tersebut juga ditandatangani oleh Deputi bidang penindakan dan Pimpinan KPK

“Untuk itu kami mohon pada Ketua PN Jakarta Selatan agar dapat menunda persidangan minimal 3 minggu ke depan. (Surat) atas nama Kepala Biro Hukum. Namanya tidak ada. Ditandatangani pimpinan KPK dan Deputi Penindakan,” tambahnya.

Mendengar lamanya permintaan ditundanya sidang, tim advokat dari Setya Novanto langsung menyampaikan keberatan. Ketua tim advokasi, Ketut Mulya Arsana menilai, penundaan tersebut terlalu lama sehingga Ia minta Hakim Kusno tak mengabulkannya.

“Kami mohon yang mulia untuk lanjutkan persidangan ini. Jika berpendapat lain, kita minta tidak lebih dari 3 hari sehingga bisa diselesaikan dengan berkeadilan,” papar Ketut.

Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa 0emeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

“Dengan ini maka mohon persidangan dilakuka sesuai waktu dan aturan,” ungkapnya.

Hakim Kusno pun akhirnya mengabulkan permintaan kuasa hukum Novanto. Dia kemudian menunda sidang selama sepekan.

“Kita tidak mengulur-mengulur waktu. Diberitahukan pada termohon agar datang pada kamis jam 9 pagi. Jadi saya tunda tanggal 7 Desember,” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...