Jumat, 27 April 2018 | 00.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tak hadir, sidang praperadilan Setnov ditunda sepekan

KPK tak hadir, sidang praperadilan Setnov ditunda sepekan

Reporter : Yudi Andriansyah | Kamis, 30 November 2017 - 17:40 WIB

IMG-28401

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Hakim tunggal Kusno menunda sidang praperadilan Setya Novanto lantaran pihak Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hadir dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Keterangan ketidakhadiran itu tertulis dalam surat resmi KPK kepada Pimpinan PN Jakarta Selatan, yang dibacakan hakim tunggal Kusno di hadapan tim kuasa hukum Setya Novanto.

“Kalau salah satu tidak datang maka kewajiban hakim menunda sidang dan untuk (termohon) akan dipanggil lagi,” ujar Hakim Kusno di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Dalam surat tersebut, tim biro hukum KPK meminta agar sidang ditunda selama tiga minggu. Adapun surat tersebut juga ditandatangani oleh Deputi bidang penindakan dan Pimpinan KPK

“Untuk itu kami mohon pada Ketua PN Jakarta Selatan agar dapat menunda persidangan minimal 3 minggu ke depan. (Surat) atas nama Kepala Biro Hukum. Namanya tidak ada. Ditandatangani pimpinan KPK dan Deputi Penindakan,” tambahnya.

Mendengar lamanya permintaan ditundanya sidang, tim advokat dari Setya Novanto langsung menyampaikan keberatan. Ketua tim advokasi, Ketut Mulya Arsana menilai, penundaan tersebut terlalu lama sehingga Ia minta Hakim Kusno tak mengabulkannya.

“Kami mohon yang mulia untuk lanjutkan persidangan ini. Jika berpendapat lain, kita minta tidak lebih dari 3 hari sehingga bisa diselesaikan dengan berkeadilan,” papar Ketut.

Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa 0emeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

“Dengan ini maka mohon persidangan dilakuka sesuai waktu dan aturan,” ungkapnya.

Hakim Kusno pun akhirnya mengabulkan permintaan kuasa hukum Novanto. Dia kemudian menunda sidang selama sepekan.

“Kita tidak mengulur-mengulur waktu. Diberitahukan pada termohon agar datang pada kamis jam 9 pagi. Jadi saya tunda tanggal 7 Desember,” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...