Friday, 20 July 2018 | 09.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tak Miliki Kewajiban Panggil Paksa Saksi Meringankan Setnov

KPK Tak Miliki Kewajiban Panggil Paksa Saksi Meringankan Setnov

Reporter : Fadilah | Friday, 1 December 2017 - 10:33 WIB

IMG-28415

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan pihaknya tak memiliki kewajiban untuk melakukan upaya paksa untuk menghadirkan saksi meringankan yang diajukan oleh Setya Novanto.

“Kami tidak ada upaya paksa untuk menghadirkan mereka,” tutur Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (1/12).

Menurut Febri, penyidik akan lebih fokus pada fakta dan bukti yang ditemukan di sidang untuk membuktikan keterlibatan Novanto di kasus e-KTP.

Untuk diketahui, ada sembilan saksi dan lima ahli yang telah disodorkan kepada penyidik lembaga antirasuah oleh Kuasa Hukum Setnov.

Pada Senin, (27/11) KPK pun telah mengagendakan pemeriksaannya. Namun dari sejumlah saksi tersebut yang hadir hanyalah Maman Abdurrahman, Aziz Syamsuddin dan Margarito Kamis.

– Berikut Daftar Saksi yang diajukan oleh Setnov:

1. Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar 

2. Rudy Alfonso, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar

3. Melky Lena, Ketua DPD Golkar NTT

4. Anwar Pua Geno, Koordinator bidang pemenangan NTT

5. Agun Gunanjar, Ketua DPP Golkar/anggota DPR

6. Aziz Syamsudin, Ketua Banggar DPR/anggota DPR

7. Robert Kardinal, Bendahara Umum Partai Golkar

8. Erwin Siregar, Politikus Golkar

9. Maman Abdurrahman, Wasekjen Partai Golkar.

– Berikut Daftar Ahli yang diajukan oleh Setnov

1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Mudzakir

2. Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romly Atmasasmita

3. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

4. Pakar Hukum, Samsul Bakri

5. Pakar Hukum Azis Syamsuddin.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...