Selasa, 12 Desember 2017 | 02.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tak Miliki Kewajiban Panggil Paksa Saksi Meringankan Setnov

KPK Tak Miliki Kewajiban Panggil Paksa Saksi Meringankan Setnov

Reporter : Fadilah | Jumat, 1 Desember 2017 - 10:33 WIB

IMG-28415

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan pihaknya tak memiliki kewajiban untuk melakukan upaya paksa untuk menghadirkan saksi meringankan yang diajukan oleh Setya Novanto.

“Kami tidak ada upaya paksa untuk menghadirkan mereka,” tutur Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (1/12).

Menurut Febri, penyidik akan lebih fokus pada fakta dan bukti yang ditemukan di sidang untuk membuktikan keterlibatan Novanto di kasus e-KTP.

Untuk diketahui, ada sembilan saksi dan lima ahli yang telah disodorkan kepada penyidik lembaga antirasuah oleh Kuasa Hukum Setnov.

Pada Senin, (27/11) KPK pun telah mengagendakan pemeriksaannya. Namun dari sejumlah saksi tersebut yang hadir hanyalah Maman Abdurrahman, Aziz Syamsuddin dan Margarito Kamis.

- Berikut Daftar Saksi yang diajukan oleh Setnov:

1. Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar 

2. Rudy Alfonso, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar

3. Melky Lena, Ketua DPD Golkar NTT

4. Anwar Pua Geno, Koordinator bidang pemenangan NTT

5. Agun Gunanjar, Ketua DPP Golkar/anggota DPR

6. Aziz Syamsudin, Ketua Banggar DPR/anggota DPR

7. Robert Kardinal, Bendahara Umum Partai Golkar

8. Erwin Siregar, Politikus Golkar

9. Maman Abdurrahman, Wasekjen Partai Golkar.

- Berikut Daftar Ahli yang diajukan oleh Setnov

1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Mudzakir

2. Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romly Atmasasmita

3. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

4. Pakar Hukum, Samsul Bakri

5. Pakar Hukum Azis Syamsuddin.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...