Rabu, 25 April 2018 | 17.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Google akhirnya bayar pajak sesuai aturan Indonesia

Google akhirnya bayar pajak sesuai aturan Indonesia

Reporter : Sindi Violinda | Jumat, 1 Desember 2017 - 17:31 WIB

IMG-28422

Perusahaan google. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan perusahaan teknologi ternama dunia, Google sudah melaksanakan kewajibannya sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia dengan membayar pajak pada Kamis (30/11).

Jenis pajak yang dibayarkan terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pembayaran pajak ini dilakukan melalui enam billing yang dibayarkan langsung dari Amerika Serikat.

“Mereka melakukan pembayaran dari Amerika Serikat, lalu ke Singapura, nah baru ke Indonesia. Terima kasih kepada perusahaan “G” telah bekerja sama taat dengan peraturan perpajakan di Indonesia,” ungkap Ken, kemarin.

Sayangnya, Ken enggan menyebut jumlah pajak yang dibayarkan oleh Google. Namun, ia memastikan, jumlah pajak itu sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pengurangan dari jumlah yang harus dibayar.

“Tidak ada negosiasi, sesuai ketentuan. Jadi data dia mana, data pajak ini mana lalu perang data,” papar Ken.

Ken mengklaim, total penerimaan pajak khusus pada November 2017 tercatat mencapai Rp114 triliun atau sekitar 90,47 persen dari target akhir tahun yang sebesar Rp126 triliun. Angka itu belum termasuk pajak yang dibayarkan Google.

Seperti diketahui, Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia, PT Google Indonesia yang berada dibawah Google Asia Pasific Pte. Ltd (GAP).

Dengan pembayaran pajak oleh Google ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mengejar pajak dari perusahaan asal AS. Selain Indonesia, baru ada tiga negara lain yang juga mampu mendapatkan penerimaan pajak dari Google, yakni Inggris, India, dan Australia.

Adapun, untuk kewajiban pajak Google tahun 2016 hingga tahun selanjutnya dibayarkan dengan skema pelaporan mandiri (self assessment).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghargai sikap Google telah melunasi kewajiban pajaknya setelah sekian lama melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Sikap taat pajak dari Google diharapkan bisa menjadi contoh bagi perusahaan teknologi sejenis yang sampai sekarang belum menuntaskan kewajiban perpajakannya.

“Ini adalah suatu proses yang cukup panjang antara kami, DJP, di dalam melakukan berbagai macam negosiasi mengenai cara untuk memajaki dan prinsip-prinsip perpajakan untuk┬ácompanyseperti Google,” kata Sri Mulyani. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...