Kamis, 22 Februari 2018 | 05.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Wali Kota Mojokerto Penuhi Panggilan KPK

Wali Kota Mojokerto Penuhi Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Senin, 4 Desember 2017 - 13:21 WIB

IMG-28492

Kasus Pelindo II Masih Mangkrak di KPK. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, (4/12/2017).

Pantauan Kini.co.id, ia tiba sekira pukul 09.30 WIB. Ia mengenakan kemeja batik berwarna hitam motif daun.

Pria yang juga mengenakan peci berwarna hitam itu langsung menuju ruang pemeriksaan yang tersedia di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nuhraga mengatakan Masud akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“MY (Masud Yunus) akan diperiksa sebagai tersangka,” tutur Priharsa.

Untuk diketahui, Masud telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka terhadap Masud tercantum dalam surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017.

Masud diduga bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mojokerto, Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

Akibat perbuatannya itu, Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...