Rabu, 14 November 2018 | 19.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kejagung sebut kerugian korupsi PT Sang Hyang Seri (Persero) capai Rp65 miliar

Kejagung sebut kerugian korupsi PT Sang Hyang Seri (Persero) capai Rp65 miliar

Selasa, 5 Desember 2017 - 10:07 WIB

IMG-28502

Kapuspen Kejagung M Rumb(kiri). Dok

Jakarta, kini.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) tahun 2012-2013 mencapai Rp65 miliar.

“Dari audit BPK, kerugiannya mencapai Rp65 miliar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Senin (4/12) malam.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, inisial KPK, mantan Kepala Divisi Keuangan PT SHS (Persero) pusat periode 2012 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-91/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

HS, Kepala Bagian Keuangan PT. Sang Hyang Seri (persero) periode tahun 2012 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-95/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Kapuspenkum menjelaskan penggunaan KMK itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada. “Penyidik sampai sekarang terus memeriksa saksi untuk membuat terang kasus itu,” katanya, seperti dilansir Antara.

Ia menyebutkan penyidik JAM Pidsus sendiri sampai sekarang telah memeriksa sebanyak 30 saksi diantaranya yang diperiksa pada Senin (4/12/2017) yakni, Danang Rahmat, mantan honorer sopir di Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi, Jawa Barat.

“Pada pokoknya menerangkan mengenai penyaluran dana kredit modal kerja dari PT. Sang Hyang Seri (persero) Pusat kepada Kantor Regional I PT. Sang Hyang Seri (persero) Sukamandi,” katanya.

Untuk dua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya menyeret pihak manajemen, sebelumnya sejumlah penerima dana CSR PT Sang Hyang Seri diantara di Kabupaten Majalengka juga tersangkut, yakni mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Ali Surahman diganjar hukuman 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan dengan uang pengganti Rp326 juta subsider 3 bulan kurungan pada 23 Desember 2016 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Politisi Partai Gerindra itu diduga korupsi bantuan kredit modal kerja dari PT Sang Hyang Seri senilai Rp2,7 miliar yang masuk ke kelompok tani di wilayahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 14 November 2018 - 17:59 WIB

Rusak, Lion Air yang ditumpangi suami Nina Zatulini putar balik

PERISTIWA mendebarkan menimpa suami dari aktris cantik Nina Zatulini, Chandra Tauphan Ansar pada Rabu, (14/11/2018) pagi ini. Pasalnya pesawat Lion ...
Peristiwa - Rabu, 14 November 2018 - 16:38 WIB

Kontrol emosi pembunuhan sekeluarga di Bekasi cukup baik

KONTROL emosi pelaku pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dinilai cukup baik. Polisi hingga kini masih ...
Ekonomi - Rabu, 14 November 2018 - 16:27 WIB

Penundaan hutang dikabulkan, Merpati siap ‘terbang’ lagi

PENGADILAN Tinggi Niaga Surabaya mengabulkan proposal perdamaian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines. Keputusan tersebut diambil ...
Ekonomi - Rabu, 14 November 2018 - 16:12 WIB

Kalla: Dana desa diprioritaskan untuk kualitas SDM

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana desa di tahun 2018-2019 akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM. Sebab, pada empat tahun ...
Ekonomi - Selasa, 13 November 2018 - 17:50 WIB

Bunga Tinggi Disertai Ancaman, Ini Kata OJK Soal Pinjaman Online

Ratusan korban pinjaman online atau perusahaan Peer to Peer (P2P) Lending mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Aduan itu terkait ...
Hukum - Selasa, 13 November 2018 - 17:27 WIB

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Cirebon

Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra harus lebih lama mendekam dalam rutan KPK yang terletak di Gedung KPK lama C4. Hal ini ...