Monday, 20 August 2018 | 10.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kejagung sebut kerugian korupsi PT Sang Hyang Seri (Persero) capai Rp65 miliar

Kejagung sebut kerugian korupsi PT Sang Hyang Seri (Persero) capai Rp65 miliar

Tuesday, 5 December 2017 - 10:07 WIB

IMG-28502

Kapuspen Kejagung M Rumb(kiri). Dok

Jakarta, kini.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) tahun 2012-2013 mencapai Rp65 miliar.

“Dari audit BPK, kerugiannya mencapai Rp65 miliar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Senin (4/12) malam.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, inisial KPK, mantan Kepala Divisi Keuangan PT SHS (Persero) pusat periode 2012 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-91/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

HS, Kepala Bagian Keuangan PT. Sang Hyang Seri (persero) periode tahun 2012 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-95/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Kapuspenkum menjelaskan penggunaan KMK itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada. “Penyidik sampai sekarang terus memeriksa saksi untuk membuat terang kasus itu,” katanya, seperti dilansir Antara.

Ia menyebutkan penyidik JAM Pidsus sendiri sampai sekarang telah memeriksa sebanyak 30 saksi diantaranya yang diperiksa pada Senin (4/12/2017) yakni, Danang Rahmat, mantan honorer sopir di Kantor Regional I PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi, Jawa Barat.

“Pada pokoknya menerangkan mengenai penyaluran dana kredit modal kerja dari PT. Sang Hyang Seri (persero) Pusat kepada Kantor Regional I PT. Sang Hyang Seri (persero) Sukamandi,” katanya.

Untuk dua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya menyeret pihak manajemen, sebelumnya sejumlah penerima dana CSR PT Sang Hyang Seri diantara di Kabupaten Majalengka juga tersangkut, yakni mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Ali Surahman diganjar hukuman 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan dengan uang pengganti Rp326 juta subsider 3 bulan kurungan pada 23 Desember 2016 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Politisi Partai Gerindra itu diduga korupsi bantuan kredit modal kerja dari PT Sang Hyang Seri senilai Rp2,7 miliar yang masuk ke kelompok tani di wilayahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...