Friday, 20 July 2018 | 09.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sanksi tegas bagi ASN yang tak netral pada Pilkada serentak

Sanksi tegas bagi ASN yang tak netral pada Pilkada serentak

Tuesday, 5 December 2017 - 13:39 WIB

IMG-28512

Aparatur sipil negara berfoto bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11). - ANTARA/Puspa Perwitasari.

Jakarta, kini.co.id – Kementerian PANRB akan menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersikap tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya menyiapkan sanksi tegas epada PNS/ASN jika masih melanggar aturan yang sudah ditentukan. 

“Tidak ada hukuman ringan, jadi bagi yang bersikap tak netral , tindak lanjutnya berupa hukuman disiplin dari sedang sampai berat,” ujar Setiawan dalam keterangan resmi, Selasa (5/12).

Setiawan menjelaskan berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selama tahun 2016 dan 2017, terdapat  45 pelanggaran netralitas PNS/ASN dalam Pilkada serentak.

Pada tingkat provinsi, tercatat sebanyak 6 kasus, sementara pelanggaran di tingkat kabupaten/kota tercatat ada 39 kasus.

Sebagian besar kasus tersebut atau 34 kasus telah diselesaikan secara tuntas, dan tinggal 11 kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Kementerian PANRB juga mencatat mencatat terdapat beberapa perilaku PNS/ASN yang menjurus kepada sikap tidak netral  menjelang pilkada serentak 2018.

Beberapa sikap tidak netral tersebut ialah PNS/ASN terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan sebagainya.

Selain itu, bebeapa PNS/ASN mendeklarasikan dirinya sebagai bakal pasangan calon pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub/ Pilwagub), Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup/Pilwabup), atau Pemilihan Walikota/Wakil Walikota (Pilwakot/Pilwawakot).

Perilaku lain, PNS/ASN ikut serta dalam deklarasi paslon dengan memakai atribut atau menyanyikan yel-yel paslon terkait. PNS/ASN juga ada yang memposting di akun media sosialnya berupa comment, like, atau bahkan imbauan. Belum lagi yang foto bersama dengan mengikuti simbol  yang digunakan paslon.

Ada juga PNS yang merupakan suami/ istri bakal paslon ikut dalam kegiatan deklarasi dan mengimbau pihak lain untuk berpihak ke bakal paslon tersebut.

Pejabat pemda juga ada yang memfasilitasi dan ikut serta dalam kegiatan deklarasi paslon, dan  ada ASN yang hadir atau menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan partai atau ulang tahun partai politik.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...