Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sanksi tegas bagi ASN yang tak netral pada Pilkada serentak

Sanksi tegas bagi ASN yang tak netral pada Pilkada serentak

Selasa, 5 Desember 2017 - 13:39 WIB

IMG-28512

Aparatur sipil negara berfoto bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11). - ANTARA/Puspa Perwitasari.

Jakarta, kini.co.id – Kementerian PANRB akan menindak tegas Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersikap tidak netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pihaknya menyiapkan sanksi tegas epada PNS/ASN jika masih melanggar aturan yang sudah ditentukan. 

“Tidak ada hukuman ringan, jadi bagi yang bersikap tak netral , tindak lanjutnya berupa hukuman disiplin dari sedang sampai berat,” ujar Setiawan dalam keterangan resmi, Selasa (5/12).

Setiawan menjelaskan berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selama tahun 2016 dan 2017, terdapat  45 pelanggaran netralitas PNS/ASN dalam Pilkada serentak.

Pada tingkat provinsi, tercatat sebanyak 6 kasus, sementara pelanggaran di tingkat kabupaten/kota tercatat ada 39 kasus.

Sebagian besar kasus tersebut atau 34 kasus telah diselesaikan secara tuntas, dan tinggal 11 kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Kementerian PANRB juga mencatat mencatat terdapat beberapa perilaku PNS/ASN yang menjurus kepada sikap tidak netral  menjelang pilkada serentak 2018.

Beberapa sikap tidak netral tersebut ialah PNS/ASN terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan sebagainya.

Selain itu, bebeapa PNS/ASN mendeklarasikan dirinya sebagai bakal pasangan calon pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub/ Pilwagub), Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup/Pilwabup), atau Pemilihan Walikota/Wakil Walikota (Pilwakot/Pilwawakot).

Perilaku lain, PNS/ASN ikut serta dalam deklarasi paslon dengan memakai atribut atau menyanyikan yel-yel paslon terkait. PNS/ASN juga ada yang memposting di akun media sosialnya berupa comment, like, atau bahkan imbauan. Belum lagi yang foto bersama dengan mengikuti simbol  yang digunakan paslon.

Ada juga PNS yang merupakan suami/ istri bakal paslon ikut dalam kegiatan deklarasi dan mengimbau pihak lain untuk berpihak ke bakal paslon tersebut.

Pejabat pemda juga ada yang memfasilitasi dan ikut serta dalam kegiatan deklarasi paslon, dan  ada ASN yang hadir atau menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan partai atau ulang tahun partai politik.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...