Kamis, 22 Februari 2018 | 05.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Terkait suap Moge, KPK periksa dua pegawai BPK

Terkait suap Moge, KPK periksa dua pegawai BPK

Reporter : Zainal Bakri | Selasa, 5 Desember 2017 - 13:58 WIB

IMG-28514

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan kepada media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Menindaklanjuti kasus dugaan suap pemberian motor gede (moge) terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Persero, Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua pegawai BPK.

Dua pegawai BPK tersebut yakni Dadang Ahmad Rifai dan Selvia Vivi Dievianti.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Dadang diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka Sigit Yugoharto.

Sedangkan Selvia akan digali kesaksiannyaā€ˇ untuk dua tersangka sekaligus, yaitu Sigit Yugoharto dan Setia Budi.

“Dadang saksi untuk tersangka SGY, Selvia saksi untuk SGY dan SBD,” kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (5/12).

Sebelumnya, KPK menetapkan Auditor Madya Sub Auditoriat VII BPK, Sigit Yugoharto dan mantan General Manager (GM) Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setiabudi, sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Keduanya diduga terlibat suap motor gede (moge) Harley Davidson type Sportster 883 seharga Rp115 juta.

Pemberian suap moge dari Setia Budi kepada Sigit tersebut diduga untuk memuluskan temuan terkait PDTT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi tahun 2017.

Dalam kasus ini, sebagai penerima suap, Sigit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pemberi suap, Setia Budi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...