Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kemenag diminta tertibkan kuota haji Furoda

Kemenag diminta tertibkan kuota haji Furoda

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 5 Desember 2017 - 15:00 WIB

IMG-28517

ilustrasi jamaah haji. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Meski dianggap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan haji tahun 2017 memiliki beberapa catatan.

Satu catatan tersebut di antaranya soal kuota haji Furoda, yakni haji yang mendapatkan undangan khusus dari pihak kerajaan Arab Saudi yang bukan jatah Kementerian Agama. 

Kuota Furoda ini dinilai cukup banyak sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan jamaah haji reguler. 

“Kita ketahui waktu di Armina itu,  kenapa tenda-tenda itu sampai dibuka. Karena ini disebabkan adanya “serbuan” jamaah haji furoda yang mencapai 5.000-an orang.

“Sehingga tidak sedikit jamaah haji reguler yang mengeluhkan kesakitan tidak bisa tidur karena sesaknya di dalam tenda. Akhirnya,  di sanalah timbul kesenjangan,” kata anggota Komisi VIII Choirul Muna dalam Raker Komisi VIII dengan Kementerian Agama,  Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen,  Senin (4/12).

Choirul Muna mengaku, catatan ini  merupakan hasil pengamatannya secara langsung saat mengikuti tim pengawas haji Komisi VII beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu dia meminta Kementerian Agama untuk membuat sebuah regulasi yang mengatur keberadaan daripada jamaah haji furoda tersebut. 

Politisi NasDem ini juga menyoroti masih minimnya keberadaan prasana MCK bagi jamaah haji Indonesia. “Saking minimnya, satu WC saja itu harus diantri oleh lebih kurang 50 orang jamaah. Bayangkan itu, Pak Menteri,” ungkapnya.

Selain itu, tenda jamaah haji yang berada di Mina juga dipandang terlalu kecil dibandingkan tenda yang berada di Arofah. Secara teknis, tenda Arofah lebih nyaman dan mudah dimodifikasi jika diperlukan perbaikan.

Hal lainnya yang menjadi evaluasi dari legislator Jateng VI ini adalah adanya ketidaksesuaian antara hitungan penerimaan optimalisasi dan indirect cost haji tahun 2017.

“Saat itu Dirjen PHU,  Prof.  Abdul Jamil mengatakan  bahwa dana optimalisasi yang diterima pada haji tahun 2017 jumlahnya 8,4 trilliun, sehingga kita bisa menetapkan indirect costnya sebesar 5,468 trilliun. Tetapi saat kita hitung betul dengan BPKH, ternyata hanya 4,9 trilliun. Jika ini diambil dari DAU untuk menutupi kekurangannya,  kan DAU tidak boleh diambil. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana kekurangan ini diambil,” ungkapnya.

Tidak hanya kementerian Agama, dia juga mengkritisi minimnya Tim Gerak Cepat (TGC) Haji dari Kementerian Kesehatan yang belum sebandingkan dengan jumlah haji.

“Saat di Mina,  saya menyaksikan banyak jamaah haji yang pingsan. Sedangkan TGC hanya beberapa orang dan kendaraan ambulan sangat minim sekali, kalau tidak salah hanya terdapat 9 mobil saja, dan itu bayangkan harus melayani dan mencover ratusan jamaah haji. Ini sangat kurang sekali, ” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...