Senin, 19 Februari 2018 | 00.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kemenag diminta tertibkan kuota haji Furoda

Kemenag diminta tertibkan kuota haji Furoda

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 5 Desember 2017 - 15:00 WIB

IMG-28517

ilustrasi jamaah haji. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Meski dianggap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan haji tahun 2017 memiliki beberapa catatan.

Satu catatan tersebut di antaranya soal kuota haji Furoda, yakni haji yang mendapatkan undangan khusus dari pihak kerajaan Arab Saudi yang bukan jatah Kementerian Agama. 

Kuota Furoda ini dinilai cukup banyak sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan jamaah haji reguler. 

“Kita ketahui waktu di Armina itu,  kenapa tenda-tenda itu sampai dibuka. Karena ini disebabkan adanya “serbuan” jamaah haji furoda yang mencapai 5.000-an orang.

“Sehingga tidak sedikit jamaah haji reguler yang mengeluhkan kesakitan tidak bisa tidur karena sesaknya di dalam tenda. Akhirnya,  di sanalah timbul kesenjangan,” kata anggota Komisi VIII Choirul Muna dalam Raker Komisi VIII dengan Kementerian Agama,  Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen,  Senin (4/12).

Choirul Muna mengaku, catatan ini  merupakan hasil pengamatannya secara langsung saat mengikuti tim pengawas haji Komisi VII beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu dia meminta Kementerian Agama untuk membuat sebuah regulasi yang mengatur keberadaan daripada jamaah haji furoda tersebut. 

Politisi NasDem ini juga menyoroti masih minimnya keberadaan prasana MCK bagi jamaah haji Indonesia. ”Saking minimnya, satu WC saja itu harus diantri oleh lebih kurang 50 orang jamaah. Bayangkan itu, Pak Menteri,” ungkapnya.

Selain itu, tenda jamaah haji yang berada di Mina juga dipandang terlalu kecil dibandingkan tenda yang berada di Arofah. Secara teknis, tenda Arofah lebih nyaman dan mudah dimodifikasi jika diperlukan perbaikan.

Hal lainnya yang menjadi evaluasi dari legislator Jateng VI ini adalah adanya ketidaksesuaian antara hitungan penerimaan optimalisasi dan indirect cost haji tahun 2017.

“Saat itu Dirjen PHU,  Prof.  Abdul Jamil mengatakan  bahwa dana optimalisasi yang diterima pada haji tahun 2017 jumlahnya 8,4 trilliun, sehingga kita bisa menetapkan indirect costnya sebesar 5,468 trilliun. Tetapi saat kita hitung betul dengan BPKH, ternyata hanya 4,9 trilliun. Jika ini diambil dari DAU untuk menutupi kekurangannya,  kan DAU tidak boleh diambil. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana kekurangan ini diambil,” ungkapnya.

Tidak hanya kementerian Agama, dia juga mengkritisi minimnya Tim Gerak Cepat (TGC) Haji dari Kementerian Kesehatan yang belum sebandingkan dengan jumlah haji.

“Saat di Mina,  saya menyaksikan banyak jamaah haji yang pingsan. Sedangkan TGC hanya beberapa orang dan kendaraan ambulan sangat minim sekali, kalau tidak salah hanya terdapat 9 mobil saja, dan itu bayangkan harus melayani dan mencover ratusan jamaah haji. Ini sangat kurang sekali, ” tutupnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...