Kamis, 22 Februari 2018 | 05.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR minta otoritas keuangan tangkis isu pelemahan daya beli

DPR minta otoritas keuangan tangkis isu pelemahan daya beli

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 5 Desember 2017 - 16:19 WIB

IMG-28524

Pengunjung Matahari di Pasaraya, Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (29/9) malam, menjelang hari terakhir gerai tersebut ditutup resmi awal Oktober 2017. KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Isu penurunan daya beli yang melemah, hutang yang semakin tinggi, menjadi isu yang sudah mirip telenovela.

Dua isu itu seperti dianggap benar di tengah masyarakat. Sayangnya, otoritas resmi terkesan tidak bisa memberikan tegas tentang kondisi yang sesungguhnya.

“Setiap kali rapat yang terkait dengan makro prudential, mikro prudential, maupun otoritas fiskal saat ini, diberikan gambaran drama telenovela. Kenapa saya katakan itu? Karena di sisi yang satu kita diberikan data dan informasi, baik itu data pusat statistik, maupun informasi langsung dari presiden bahwa perekonomian kita pada saat ini berjalan dengan baik-baik katanya,” ungkap anggota Komisi XI Johnny G Plate dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Bank Indonesia di Kompleks DPR, Senin (4/12) kemarin.

Johnny menyampaikan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional relatif cukup tinggi dan stabil di atas 5%. Infrastruktur juga terbangun dengan baik. Masyarakat di pelosok yang selama puluhan tahun tidak bisa menikmati harga yang tidak seimbang seperti di Nias dan Papua, juga sudah bisa meniklmati harga BBM yang hampir setara dengan di Jawa.

“Ini semua berita-berita positif yang memberi gambaran positif terhadap perekonomian kita. Usaha presiden dan pemerintah saat ini untuk membangun konektivitas, gencar dalam belanja-belanja APBN yang digunakan untuk belanja-belanja produktif, harusnya pada saat ini kita berikan apresiasi dan kita dukung. (Semua itu) Tidak saja saat ini tapi juga kontiniutas. Ini peta ekonomi kita,” papar politisi NasDem ini.

Sayangnya, lanjut Johnny, yang selalu tersaji kepada kita adalah drama ala telenovela. Misalnya soal daya beli masyarakat yang didengungkan melemah. Menurutnya ini adalah isu yang didramatisir.

“Pada saat ini kita juga tahu dari data statistik, memberikan gambaran bahwa PDB kita juga didukung dengan pertumbuhan konsumsi, dengan konsumsi yang kuat growth driven consuption. Yang memberikan gambaran daya beli yang kuat juga. Kedua, inflasi kita juga cukup terkendali, di bawah asumsi makro, bahkan (dalam) realisasinya,” terangnya.

Oleh karena itu, Sekjen Partai NasDem ini juga berharap, otoritas-otoritas keuangan negara yang ada saat ini bisa memberikan penjelasan yang baik agar dramatisasi yang cenderung dipolitisir ini tidak terus berkembang.

“Tentu disini institusi-institusi negara, baik OJK, BI maupun otoritas fiskal kita, memberikan jawaban agar drama telenovela ini tidak selalu terus menjadi isu-isu dramatis yang nantinya berimplikasi negatif dan masyarakat terbelah tidak percaya,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...