Senin, 19 Februari 2018 | 00.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pindah domisili bisa kehilangan hak pilih di Pemilu 2019

Pindah domisili bisa kehilangan hak pilih di Pemilu 2019

Selasa, 5 Desember 2017 - 21:03 WIB

IMG-28530

Foto kombo warga menunjukkan jari usai menggunakan hak pilih pada pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (15/2). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Jakarta, kini.co.id – Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan bagi pemilih yang berpindah alamat domisili kemungkinan akan kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2019, jika pemilih tidak segera melaporkannya ke petugas.

Hal itu sebagaimana dalam peraturan Pemilu 2004 yang kembali diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai pemilih pindah domisili yang berbeda daerah pemilihan (dapil).

“Waktu Pemilu 2004 orang kalau pindah tempat, apakah pindah kecamatan, kabupaten atau provinsi yang menjadikan seseorang itu pindah dapil, maka orang itu akan kehilangan hak pilih. Dan itu nampaknya diterapkan lagi di Pemilu 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 itu,” kata Hasyim di Jakarta, Selasa (5/12).

Peraturan tersebut kata Hasyim sebaiknya menjadi perhatian bagi publik, partai politik dan organisasi pegiat pemilu karena ketentuan terkait pemilih pindah domisili untuk Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2009 dan 2014 sebelumnya.

“Ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya perhatian KPU tetapi juga partai politik, karena warga negara yang menjadi pemilih ini diasumsikan memberikan suaranya ke partai politik. Nah, penggunaannya itu berbeda dengan Pemilu 2009 dan 2014,” katanya dilansir Antara.

KPU menggelar uji publik dan sosialisasi draf peraturan terkait daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri. Dalam uji publik tersebut, KPU mengundang perwakilan dari partai politik, organisasi pegiat pemilu, Kemendagri dan Kemlu.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri telah memutakhirkan data daftar penduduk potensial pemilu (DP4) dan ditemukan jumlahnya mencapai 160.756.143 pemilih.

Setelah DP4, KPU kemudian memutakhirkan lagi data tersebut dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu dan pilkada terakhir untuk menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

Terakhir, data tersebut kemudian akan difinalisasi untuk menjadi DPT Pemilu 2019.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...