Selasa, 12 Desember 2017 | 02.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pindah domisili bisa kehilangan hak pilih di Pemilu 2019

Pindah domisili bisa kehilangan hak pilih di Pemilu 2019

Selasa, 5 Desember 2017 - 21:03 WIB

IMG-28530

Foto kombo warga menunjukkan jari usai menggunakan hak pilih pada pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (15/2). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Jakarta, kini.co.id – Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan bagi pemilih yang berpindah alamat domisili kemungkinan akan kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2019, jika pemilih tidak segera melaporkannya ke petugas.

Hal itu sebagaimana dalam peraturan Pemilu 2004 yang kembali diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai pemilih pindah domisili yang berbeda daerah pemilihan (dapil).

“Waktu Pemilu 2004 orang kalau pindah tempat, apakah pindah kecamatan, kabupaten atau provinsi yang menjadikan seseorang itu pindah dapil, maka orang itu akan kehilangan hak pilih. Dan itu nampaknya diterapkan lagi di Pemilu 2019 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 itu,” kata Hasyim di Jakarta, Selasa (5/12).

Peraturan tersebut kata Hasyim sebaiknya menjadi perhatian bagi publik, partai politik dan organisasi pegiat pemilu karena ketentuan terkait pemilih pindah domisili untuk Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2009 dan 2014 sebelumnya.

“Ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya perhatian KPU tetapi juga partai politik, karena warga negara yang menjadi pemilih ini diasumsikan memberikan suaranya ke partai politik. Nah, penggunaannya itu berbeda dengan Pemilu 2009 dan 2014,” katanya dilansir Antara.

KPU menggelar uji publik dan sosialisasi draf peraturan terkait daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri. Dalam uji publik tersebut, KPU mengundang perwakilan dari partai politik, organisasi pegiat pemilu, Kemendagri dan Kemlu.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri telah memutakhirkan data daftar penduduk potensial pemilu (DP4) dan ditemukan jumlahnya mencapai 160.756.143 pemilih.

Setelah DP4, KPU kemudian memutakhirkan lagi data tersebut dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu dan pilkada terakhir untuk menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

Terakhir, data tersebut kemudian akan difinalisasi untuk menjadi DPT Pemilu 2019.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 21:41 WIB

Fadli Zon ditunjuk jadi Plt Ketua DPR

Wakil Ketua DPR koordinator bidang politik dan keamanan Fadli Zon ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ...
Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan
Ekonomi - Senin, 11 Desember 2017 - 20:42 WIB

Kebijakan insentif fiskal industri akan dituntaskan

Kementerian Perindustrian terus berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini."Pekerjaan rumah ini terkait kebijakan pemberian ...
Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS
Nasional - Senin, 11 Desember 2017 - 18:45 WIB

Aziz Gagal Jadi Ketua DPR, Titiek Soeharto: Sebaiknya Tunggu MUNAS

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai, keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah tepat ...
Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 18:15 WIB

Dedy Mulyadi: Golkar butuh perubahan komprehensif

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar perubahan partai tidak hanya sebatas pada pucuk pimpinan partai. Kata ...
Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia ...
Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta
Politik - Senin, 11 Desember 2017 - 17:17 WIB

Airlangga kantongi dukungan Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta

Langkah Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto untuk menduduki calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto makin mulus.Pasalnya dukungan terhadap ...