Jumat, 19 Oktober 2018 | 17.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Praperadilan Novanto sudah ketinggalan kereta

Praperadilan Novanto sudah ketinggalan kereta

Reporter : Zainal Bakri | Rabu, 6 Desember 2017 - 09:17 WIB

IMG-28545

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan Praperadilan Ketua DPR Setya Novanto sudah “ketinggalan kereta” karena penyidikan telah lewat berubah menjadi penuntutan.

Boyamin mengungkapkan bahwa KPK telah melakukan proses tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut Umum di lembaga antirasuah.

“Dengan berkas dinyatakan lengkap (P21) dan dilanjutkan tahap kedua maka tanggung jawab dan wewenag berpindah dari penyidik kepada jaksa penuntut umum,” katanya di Jakarta, Selasa (5/12) malam.

Menurut Boyamin, dengan beralihnya tanggung jawab kepada JPU maka Praperadilan yang diajukan Novanto akan kehilangan subyek dan obyeknya, di mana statusnya bukan lagi penyidikan karena sudah berubah proses penuntutan.

“Novanto jika tetap uji Praperadilan maka harus mengubah obyek dan subyek sehingga harus mencabut Praperadilan yang lama dan kemudian mendaftarkan Praperadilan yang baru dengan obyek penuntutan dan subyeknya JPU,” tutur Boyamin.

Dia juga mengatakan Novanto dan kuasa hukumnya tertutup kemungkinan melakukan renvoi gugatan karena bukan menyangkut kesalahan minor.

Jika Novanto hendak mengubah gugatan yang sudah ada maka tidak akan diterima hakim karena mengubah substansi penyidikan menjadi penuntutan.

Praperadilan yang telah diajukan posita dan petitumnya adalah tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka, sedangkan sekarang hal ini sudah lewat karena sudah penuntutan.

Jika sudah P21 dan tahap kedua maka akan sulit untuk diuji melalui Praperadilan karena hal ini belum diatur dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dengan P21 dan tahap kedua maka juga akan memudahkan KPK untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor tanpa harus terganggu upaya Praperadilan yang diajukan Novanto,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Boyamin menilai upaya P21 dan tahap kedua ini sebagai upaya cerdas yang dapat ditempuh KPK, juga sekaligus upaya lihai seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Upaya P21 dan dilanjutkan tahap kedua jelas diatur KUHAP dan pasal 25 UU 31 tahun 1999 bahwa perkara korupsi harus diutamakan untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Tipikor, katanya.

Boyamin mengakui bahwa dengan tahap kedua memang belum menggugurkan Praperadilan, namun tahap kedua menjadikan Praperadilan Novanto menjadi kehilangan sasaran tembak maka harus mencabut dan mendaftarkan gugatan baru.

“Istilahnya senjata harus beli baru dan diisi peluru baru,” ucapnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Resolusi Dunia Yang Lebih Aman, Damai, dan Berkeadilan di IPU 139

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua ...