Selasa, 20 Februari 2018 | 08.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Alasan KPK Tak Ijinkan Idrus Marham Bertemu Novanto

Alasan KPK Tak Ijinkan Idrus Marham Bertemu Novanto

Reporter : Fadilah | Rabu, 6 Desember 2017 - 09:24 WIB

IMG-28546

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto kembali menjalani pemeriksaan lanjutan, Kamis (23/11) kemarin. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Kabag Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha membenarkan bahwa penyidik belum mengijinkan Setya Novanto untuk dijenguk oleh kader Golkar maupun Anggota DPR RI Lainnya.

“Kalau untuk pihak-pihak lain yang menjenguk dan memang pernah ada permohonan dan ditolak oleh penyidik karenakan memang kewenangan penyidik,” tutur Priharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, (6/12/2017).

Namun Priharsa tidak menjelaskan secara ditel alasan yang digunakan oleh penyidik untuk itu.

“Yang pasti tentunya itu bertujuan demi kelancaran penanganan perkara,” tandasnya.

Untuk diketahui, Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merupakan salah satu orang yang ditolak oleh KPK untuk bertemu dengan Novanto.

Padahal diketahui selama ditahan, Novanto memiliki hak untuk dijenguk oleh sejumlah pihak. Jadwalnya adalah Senin dan Kamis.

Adapun KPK resmi menahan Ketua DPR Setya Novanto di salah satu rumah tahanan KPK, cabang Jakarta Timur. Rutan tersebut lokasinya masih satu kompleks dengan kantor KPK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...