Kamis, 22 Februari 2018 | 06.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengacara Sebut Pelimpahan Berkas Setnov Melanggar Hukum

Pengacara Sebut Pelimpahan Berkas Setnov Melanggar Hukum

Reporter : Fadilah | Rabu, 6 Desember 2017 - 11:40 WIB

IMG-28550

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menilai bahwa pelimpahan tahap dua yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas berkas perkara kliennya telah melanggar hukum. Hal tersebut lantaran masih adanya saksi a de charge atau saksi meringankan yang belum diperiksa.

“Kami mau bicara pada penyidik, kenapa bisa dinyatakan lengkap padahal ada saksi-saksi yang belum dinyatakan diperiksa,” tutur Fredrich di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (6/12/2017).

(Baca Juga: Berkas penyidikan sudah P21, Setya Novanto segera diadili )

Menurut Fredrich Novanto sebagai tersangka memiliki hak untuk menghadirkan saksi a de charge sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 KUHAP.

“Dan penyidik harus sadar, kan mereka terikat dalam Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, dimana pasal 28 kan segala sesuatu di KUHAP itu berlaku bagi mereka. Tapi kan mereka penyidik itulah yang kami mintai pertanggungjawabannya dimana,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...