Jumat, 27 April 2018 | 00.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengacara Sebut Pelimpahan Berkas Setnov Melanggar Hukum

Pengacara Sebut Pelimpahan Berkas Setnov Melanggar Hukum

Reporter : Fadilah | Rabu, 6 Desember 2017 - 11:40 WIB

IMG-28550

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi menilai bahwa pelimpahan tahap dua yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas berkas perkara kliennya telah melanggar hukum. Hal tersebut lantaran masih adanya saksi a de charge atau saksi meringankan yang belum diperiksa.

“Kami mau bicara pada penyidik, kenapa bisa dinyatakan lengkap padahal ada saksi-saksi yang belum dinyatakan diperiksa,” tutur Fredrich di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (6/12/2017).

(Baca Juga: Berkas penyidikan sudah P21, Setya Novanto segera diadili )

Menurut Fredrich Novanto sebagai tersangka memiliki hak untuk menghadirkan saksi a de charge sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 KUHAP.

“Dan penyidik harus sadar, kan mereka terikat dalam Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK, dimana pasal 28 kan segala sesuatu di KUHAP itu berlaku bagi mereka. Tapi kan mereka penyidik itulah yang kami mintai pertanggungjawabannya dimana,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...