Kamis, 22 Februari 2018 | 05.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi I Cek Kelengkapan Administrasi Marsekal Hadi

Komisi I Cek Kelengkapan Administrasi Marsekal Hadi

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 6 Desember 2017 - 13:20 WIB

IMG-28554

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan menjalani uji kelayakan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi I DPR, Rabu (6/12/2017).

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti pihaknya akan memeriksa kelengkapan administrasi Marsekal Hadi.

“Mungkin dibutuhkan waktu untuk pengecekan administrasi oleh para pimpinan Komisi I sekitar 30 menit lah. Jadi 10.30 kita akan mulai kalau itu tepat waktu,” kata TB melalui siaran persnya di Jakarta, (6/12).

Setelah itu, lanjut TB, calon Panglima TNI akan mempresentasikan visi-misinya di hadapan 50 anggota Komisi I.

PDI Perjuangan itu menuturkan, setelah Hadi memaparkan visi-misinya, maka anggota Komisi I melakukan pendalaman dengan tanya-jawab.

“Saya tidak bisa menebak-nebak (pertanyaan Komisi I DPR RI) karena akan hadir sebanyak 50 orang yang ikut dalam fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Kemudian bisa jadi pertanyaanya itu berbeda dengan caranya masing-masing,” jelasnya.

“Tapi barangkali akan berkisar misalnya soal pembangunan atau Renstra (rencana strategis)minimum essential force untuk Alutsista. Kemudian juga soal peningkatan kesejahteraan TNI bagaimana misalnya pengadaan perumahan, menyeleesaikan sengketa rumah dengan rakyat. Mungkin juga berbicara soal masalah sipil, tugas yang akan dilaksanakan panglima baru,” tambahnya menjelaskan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...