Kamis, 26 April 2018 | 14.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Tarif Tol Naik, YLKI: Tak Sejalan dengan Kualitas Pelayanan

Tarif Tol Naik, YLKI: Tak Sejalan dengan Kualitas Pelayanan

Reporter : Ari Syahputra | Rabu, 6 Desember 2017 - 13:51 WIB

IMG-28555

Jalan tol Cipali arah Cirebon- Majalengka. KiniNews/Dok.

Jakarta, kini.co.id – Kenaikan tarif tol yang akan dilakukan PT Jasa Marga mulai 8 Desember 2017 menuai kritik.

Kritik tersebut datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

YLKI menganggap kenaikan tarif tol tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan kualitas pelayanan tol serta berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol.

“Kenaikan tarif tol dalam kota tidak adil bagi konsumen karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya mempertimbangkan kepentingan operator jalan tol, yaitu aspek inflasi saja,” ungkap Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Rabu (6/12/2017).

Ia juga mengatakan kenaikan tarif tol seharusnya diikuti dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol.

Sementara saat ini, kata dia, fungsi jalan tol justru menambah sumber kemacetan baru karena volume kendaraan yang meningkat.

“YLKI mendesak Kementerian untuk memperbaiki dan meningkatkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol,” kata dia.

Selain itu, ia juga mendesak Kementerian PUPR untuk transparan dalam hasil audit pemenuhan SPM terhadap operator jalan tol.

Diketahui, kenaikan tarif tol tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 973/KPTS/M/2017.

Dengan kenaikan tersebut, maka tarif tol dalam kota Jakarta menjadi Rp 9.500 (kendaraan golongan I), Rp 11.500 (golongan II), Rp 15.500 (golongan III), Rp 19 ribu (golongan IV) dan Rp 23 ribu (golongan V).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...