Friday, 20 July 2018 | 09.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kemenperin dorong industri kawat baja pratekan terapkan SNI

Kemenperin dorong industri kawat baja pratekan terapkan SNI

Reporter : Sindi Violinda | Wednesday, 6 December 2017 - 14:24 WIB

IMG-28557

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengecek SNI baja. KiniNews/Humas Kemenperin.

Jakarta, kini.co.id – Kemenperin mendorong agar industri kawat baja pratekan dalam negeri kembali bergairah dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kawat Baja Beton Pratekan untuk Keperluan Beton secara Wajib.

Regulasi ini juga diupayakan untuk mencegah beredarnya produk yang tidak bermutu di pasar domestik serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serupa.

“Penerapan SNI Wajib merupakan salah satu instrumen kebijakan teknis yang sangat penting guna melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Jadi, SNI ini sifatnya mutlak kalau kita mau masuk menjadi bangsa industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Menperin, penentuan standar pada suatu produk industri memerlukan prasarana teknis dan institusi pendukungnya. “Untuk itu, kami memfasilitasi melalui Balai Besar maupun Baristand Industri yang dimiliki oleh Kemenperin dalam penyediaan laboratorium uji SNI atau program pelatihan,” ujarnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian kegiatan sertifikasi produk dalam upaya menjamin kawat baja pratekan yang akan dipasarkan harus sesuai standar yang ditetapkan.

“Hal ini agar melindungi pengguna dari aspek keselamatan. Apalagi, saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup agresif,” terangnya.

Kawat baja pratekan ini umumnya digunakan untuk keperluan pembangunan konstruksi beton, seperti jembatan layang.

Adapun beberapa jenis dari komoditas ini, antara lain tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin (PC Strand/KBjP-P7), kawat baja tanpa lapisan (PC Wire/KBjP), dan kawat baja quens atau quench temper (PC Bar/KBjP-Q).

Ngakan menyampaikan, unit pelayanan teknis di bawah naungan BPPI Kemenperin mampu menjadilembaga penilaian kesesuaian produk tersebut untuk sertifikasi dan laboratorium pengujian. Misalnya,Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Balai Besar Logam Mesin (BBLM) Bandung, Balai Sertifikasi Industri, dan Baristand Surabaya.

“Kami akan memprogramkan penambahan kapasitas peralatan uji sehingga dengan upaya tersebutdiharapkan Kemenperin dapat memberikan layanan kepada industri lebih optimal dan dapat terusmenjamin mutu produk kawat baja pratekan yang beredar di pasar dalam negeri,” paparnya.

Diharapkan pula, penerapan SNI ini dapat memacu investasi di Indonesia khususnya sektor industri logam. Hal ini seiring upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri tetap bergairah melakukan ekspansi di Tanah Air.

Data statistik menunjukkan, pertumbuhan industri logam pada tahun 2015 sebesar 6,48 persen ataunaikdibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,05 persen.

Pertumbuhan positifdi sektor yang disebut sebagai mother of indutry ini, disebabkan oleh tingkat pertumbuhan sektor konstruksi yang rata-rata tumbuh mencapai 6,81 persen serta nilai investasi sebesarRp33,8 triliun dalam periode dua tahun terakhir.

Capaian dari industri logam nasional bisa berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional serta mampu mengisi rantai nilai dari industri hulu sampai hilir.

Sementara itu, pada tahun 2017, porsi infrastruktur di APBN meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya dengan total mencapai Rp387,3 triliun.

Situasi ini menciptakan peluang besar bagi sektor industri baja nasional agar dapat tumbuh dan berkembang karena berupaya memenuhi kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur tersebut. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...