Jumat, 27 April 2018 | 00.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Gatot bantah mutasi 85 perwira sebagai manuver

Gatot bantah mutasi 85 perwira sebagai manuver

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 6 Desember 2017 - 16:55 WIB

IMG-28568

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah), KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan salam komando usai konferensi pers kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Gedung KPK, Jakarta (26/5). Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta, kini.co.id – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, mutasi 85 perwira tinggi yang dilakukannya tidak terkait dengan pergantian dirinya oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pasalnya, kata Gatot, dia sebelum melakukan mutasi tidak diinformasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ada pergantian Panglima TNI.

“Ya, belum tahu karena ditanyakan tadi, bahwa saya tidak diberi tahu Presiden. Kalau saya diberi tahu nanti (ada proses pergantian Panglima TNI), sejak itu saya tidak boleh (melakukan mutasi),” ujar Gatot di Gedung Nusantara III  DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). 

Gatot memberi pernyataan ini saat ditanya mengapa melakukan mutasi jelang pergantian dirinya sebagai Panglima TNI.

Keputusan rotasi di jajaran internal TNI oleh Jenderal Gatot menjadi sorotan. Sebab pengumuman mutasi itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi surat kepada DPR soal pemberhentian Gatot sebagai Panglima TNI untuk digantikan oleh Marsekal Hadi yang saat ini menjabat sebagai KSAU.

“Jadi sejarahnya begini, bahwa proses pengeluaran keputusan perwira tinggi itu melalui proses bertahap, bertingkat, legalitas sesuai dengan prosedur,” jelas Gatot.

Jenderal bintang empat ini menjelaskan, surat keputusan mutasi 85 pati itu dikeluarkan pada Senin, 4 Desember 2017. Sebelum mengeluarkan SK, Gatot menyebut telah ada sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) pada 30 November lalu.

“Tanggal 30 November itu diadakan (sidang) Wanjakti yang diwakili Wakil KSAU, Wakil KSAD, dan Wakil KSAL. Kemudian tanggal 4 (Desember) kami rapat. Pada saat rapat kami belum tahu (Presiden mengajukan pergantian Panglima TNI dengan kandidat Marsekal Hadi),” jelasnya.

Gatot mengaku mengetahui soal rencana pergantiannya dari Mensesneg Pratikno melalui sambungan telepon. Pratikno mengantar surat Jokowi ke DPR soal pemberhentian Gatot dan usul nama Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI pada Senin (4/12) pagi.

“Saya tahunya sama Pak Hadi, rapat selesai, semua paraf, kemudian saya ditelepon oleh Pak Pratikno. Menyampaikan, ‘Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Pak Presiden kepada DPR, mencalonkan Pak Hadi,” terang Gatot.

Saat proses pemberitahuan pihak istana soal pergantian Panglima TNI, menurut Gatot surat keputusan mutasi sudah keluar. “Prosesnya berlangsung, sudah paraf semuanya,” imbuh dia.

Gatot merasa dia tidak melanggar etika dengan melakukan mutasi jelang pergantiannya. Sebab sampai hari ini dia masih merupakan Panglima TNI.

“Jadi, kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember) atau hari ini itu, walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 sudah diparaf,” tegas Gatot.

Mutasi 85 Pati tertuang dalam surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Mutasi jabatan 85 pati TNI terdiri atas 46 pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 pati jajaran TNI Angkatan Udara. 

Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang mengajukan pensiun dini karena akan maju di Pilgub Sumut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...