Kamis, 22 Februari 2018 | 06.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Gatot bantah mutasi 85 perwira sebagai manuver

Gatot bantah mutasi 85 perwira sebagai manuver

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 6 Desember 2017 - 16:55 WIB

IMG-28568

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah), KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan salam komando usai konferensi pers kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Gedung KPK, Jakarta (26/5). Antara/Sigid Kurniawan

Jakarta, kini.co.id – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, mutasi 85 perwira tinggi yang dilakukannya tidak terkait dengan pergantian dirinya oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pasalnya, kata Gatot, dia sebelum melakukan mutasi tidak diinformasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ada pergantian Panglima TNI.

“Ya, belum tahu karena ditanyakan tadi, bahwa saya tidak diberi tahu Presiden. Kalau saya diberi tahu nanti (ada proses pergantian Panglima TNI), sejak itu saya tidak boleh (melakukan mutasi),” ujar Gatot di Gedung Nusantara III  DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). 

Gatot memberi pernyataan ini saat ditanya mengapa melakukan mutasi jelang pergantian dirinya sebagai Panglima TNI.

Keputusan rotasi di jajaran internal TNI oleh Jenderal Gatot menjadi sorotan. Sebab pengumuman mutasi itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi surat kepada DPR soal pemberhentian Gatot sebagai Panglima TNI untuk digantikan oleh Marsekal Hadi yang saat ini menjabat sebagai KSAU.

“Jadi sejarahnya begini, bahwa proses pengeluaran keputusan perwira tinggi itu melalui proses bertahap, bertingkat, legalitas sesuai dengan prosedur,” jelas Gatot.

Jenderal bintang empat ini menjelaskan, surat keputusan mutasi 85 pati itu dikeluarkan pada Senin, 4 Desember 2017. Sebelum mengeluarkan SK, Gatot menyebut telah ada sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) pada 30 November lalu.

“Tanggal 30 November itu diadakan (sidang) Wanjakti yang diwakili Wakil KSAU, Wakil KSAD, dan Wakil KSAL. Kemudian tanggal 4 (Desember) kami rapat. Pada saat rapat kami belum tahu (Presiden mengajukan pergantian Panglima TNI dengan kandidat Marsekal Hadi),” jelasnya.

Gatot mengaku mengetahui soal rencana pergantiannya dari Mensesneg Pratikno melalui sambungan telepon. Pratikno mengantar surat Jokowi ke DPR soal pemberhentian Gatot dan usul nama Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI pada Senin (4/12) pagi.

“Saya tahunya sama Pak Hadi, rapat selesai, semua paraf, kemudian saya ditelepon oleh Pak Pratikno. Menyampaikan, ‘Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Pak Presiden kepada DPR, mencalonkan Pak Hadi,” terang Gatot.

Saat proses pemberitahuan pihak istana soal pergantian Panglima TNI, menurut Gatot surat keputusan mutasi sudah keluar. “Prosesnya berlangsung, sudah paraf semuanya,” imbuh dia.

Gatot merasa dia tidak melanggar etika dengan melakukan mutasi jelang pergantiannya. Sebab sampai hari ini dia masih merupakan Panglima TNI.

“Jadi, kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember) atau hari ini itu, walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 sudah diparaf,” tegas Gatot.

Mutasi 85 Pati tertuang dalam surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Mutasi jabatan 85 pati TNI terdiri atas 46 pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 pati jajaran TNI Angkatan Udara. 

Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang mengajukan pensiun dini karena akan maju di Pilgub Sumut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...