Kamis, 22 Februari 2018 | 06.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Rabu, 6 Desember 2017 - 21:42 WIB

IMG-28577

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) disela-sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2018 serta persiapan Pilkada serentak 171 daerah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Bogor, kini.co.id – Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga dan para gubernur agar tidak mengulangi kesalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan DIPA Tahun 2018 kepada 86 pimpinan K/L dan gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/12).

“Kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tahun 2018 alokasi belanja negara mencapai Rp 2.220,7 triliun.

Untuk itu kepada seluruh jajaran pemerintah wajib mengawal penggunaan anggaran itu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” tambahnya.

Disebutkan, total DIPA yang diserahkan kepada 86 K/L jumlahnya mencapai Rp 847,4 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa nilainya sebesar Rp 766,2 triliun. “Sekali lagi, angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu perbaikan kualitas, yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada,” katanya.

Presiden Jokowi juga secara khusus meminta jajaran pimpinan K/L dan pemerintah daerah melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar berorientasi hasil, bukan prosedur.

Ia pun menceritakan pengalamannya saat menghadiri Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ia mengaku menerima tuturkan bahwa banyak guru saya mendapatkan keluhan dari para guru.

Para guru mengeluhkan tentang rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, kenaikkan pangkat, sertifikasi, dan guru swasta.

Rumitnya administrasi dan prosedur, katanya, mengakibatkan para guru sulit berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...