Kamis, 24 Januari 2019 | 06.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Rabu, 6 Desember 2017 - 21:42 WIB

IMG-28577

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) disela-sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2018 serta persiapan Pilkada serentak 171 daerah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Bogor, kini.co.id – Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga dan para gubernur agar tidak mengulangi kesalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan DIPA Tahun 2018 kepada 86 pimpinan K/L dan gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/12).

“Kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tahun 2018 alokasi belanja negara mencapai Rp 2.220,7 triliun.

Untuk itu kepada seluruh jajaran pemerintah wajib mengawal penggunaan anggaran itu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” tambahnya.

Disebutkan, total DIPA yang diserahkan kepada 86 K/L jumlahnya mencapai Rp 847,4 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa nilainya sebesar Rp 766,2 triliun. “Sekali lagi, angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu perbaikan kualitas, yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada,” katanya.

Presiden Jokowi juga secara khusus meminta jajaran pimpinan K/L dan pemerintah daerah melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar berorientasi hasil, bukan prosedur.

Ia pun menceritakan pengalamannya saat menghadiri Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ia mengaku menerima tuturkan bahwa banyak guru saya mendapatkan keluhan dari para guru.

Para guru mengeluhkan tentang rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, kenaikkan pangkat, sertifikasi, dan guru swasta.

Rumitnya administrasi dan prosedur, katanya, mengakibatkan para guru sulit berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...