Sabtu, 20 Oktober 2018 | 21.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Rabu, 6 Desember 2017 - 21:42 WIB

IMG-28577

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) disela-sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2018 serta persiapan Pilkada serentak 171 daerah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Bogor, kini.co.id – Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga dan para gubernur agar tidak mengulangi kesalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan DIPA Tahun 2018 kepada 86 pimpinan K/L dan gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/12).

“Kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tahun 2018 alokasi belanja negara mencapai Rp 2.220,7 triliun.

Untuk itu kepada seluruh jajaran pemerintah wajib mengawal penggunaan anggaran itu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” tambahnya.

Disebutkan, total DIPA yang diserahkan kepada 86 K/L jumlahnya mencapai Rp 847,4 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa nilainya sebesar Rp 766,2 triliun. “Sekali lagi, angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu perbaikan kualitas, yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada,” katanya.

Presiden Jokowi juga secara khusus meminta jajaran pimpinan K/L dan pemerintah daerah melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar berorientasi hasil, bukan prosedur.

Ia pun menceritakan pengalamannya saat menghadiri Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ia mengaku menerima tuturkan bahwa banyak guru saya mendapatkan keluhan dari para guru.

Para guru mengeluhkan tentang rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, kenaikkan pangkat, sertifikasi, dan guru swasta.

Rumitnya administrasi dan prosedur, katanya, mengakibatkan para guru sulit berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:24 WIB

BPP Prabowo Sandi: Dhani Tak Sebut Objek Spesifik Ungkapan ‘Idiot’

tatus tersangka yang disandang Ahmad Dhani dinilai tak memenuhi syarat. Hal itu karena dalam video itu Dhani dinilai tak menyebutkan ...
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 15:17 WIB

Tersangka, Ahmad Dhani Bakal Dicekal ke Luar Negeri

Musisi dan Politisi Ahmad Dhani Prasetyo resmi menjadi tersangka pencemaran nama baik yang menyebut massa peserta aksi yang kontra dengan ...
Politik - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 11:45 WIB

Jokowi Akan Pimpin Apel Akbar Santri Nusantara, Kampanye?

Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan akan memimpin Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (20/10). Dalam acara ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...