Friday, 20 July 2018 | 09.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Serahkan DIPA 2018, Jokowi ingatkan agar tak ulangi kesalahan

Wednesday, 6 December 2017 - 21:42 WIB

IMG-28577

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) disela-sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2018 serta persiapan Pilkada serentak 171 daerah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Bogor, kini.co.id – Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga dan para gubernur agar tidak mengulangi kesalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan DIPA Tahun 2018 kepada 86 pimpinan K/L dan gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (6/12).

“Kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tahun 2018 alokasi belanja negara mencapai Rp 2.220,7 triliun.

Untuk itu kepada seluruh jajaran pemerintah wajib mengawal penggunaan anggaran itu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” tambahnya.

Disebutkan, total DIPA yang diserahkan kepada 86 K/L jumlahnya mencapai Rp 847,4 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa nilainya sebesar Rp 766,2 triliun. “Sekali lagi, angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu perbaikan kualitas, yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada,” katanya.

Presiden Jokowi juga secara khusus meminta jajaran pimpinan K/L dan pemerintah daerah melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar berorientasi hasil, bukan prosedur.

Ia pun menceritakan pengalamannya saat menghadiri Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ia mengaku menerima tuturkan bahwa banyak guru saya mendapatkan keluhan dari para guru.

Para guru mengeluhkan tentang rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, kenaikkan pangkat, sertifikasi, dan guru swasta.

Rumitnya administrasi dan prosedur, katanya, mengakibatkan para guru sulit berkonsentrasi pada kegiatan belajar mengajar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...