Rabu, 13 Desember 2017 | 12.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Penyederhanaan Tarif Listrik, Komisi VII : Malah Menambah Beban Masyarakat

Penyederhanaan Tarif Listrik, Komisi VII : Malah Menambah Beban Masyarakat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 7 Desember 2017 - 09:45 WIB

IMG-28584

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Kalangan DPR mengingatkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berhati-hati dengan rencana penerapan penyederhanaan tarif listrik.

Karena yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana masyarakat mendapatkan listrik murah.

“Artinya di sini, kita lebih membutuhkan keadilan pemerataan listrik untuk seluruh masyarakat di Indonesia,” kata anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih melalui siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, (7/12).

Pernyataan Eni menanggapi sikap Menteri ESDM Ignasius Jonan yang sedang menggalakan aksi korporasi PLN dalam meningkatkan elektrifikasi nasional dan konsumsi listrik perkapita di Indonesia.

“Saat ini masih 23,9 persen dari negara maju. Penting bagi pemerintah untuk mengangkat konsumsi listrik nasional, apalagi pasokan listrik surplus,” ungkap Jonan dalam rapat kerja bersama anggota DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII, Nusantara I, DPR RI. Selasa, 5 Desember 2017.

Lebih jauh Jonan menambahkan program ini sifatnya sukarela. Bagi siapa saja yang mau. “Tidak ada lagi pungutan biaya penambahan daya dan masyarakat dapat mengkonsumsi listrik sesuai kemampuannya,” tambahnya.

Yang jelas Eni mempertanyakan mempertanyakan langkah pemerintah terkait penyederhaan golongan listrik. Apalagi saat ini masih ada pembahasan pencabutan subsidi listrik bagi golongan tarif 900 VA yang belum tuntas.

“Data masyarakat yang layak disubsidi pada tarif 900 VA belum clear dari pemerintah. Apalagi masih ada 2.519 desa yang belum teraliri listrik. Mungkin pemerintah perlu hati hati dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.

Legislator asal Jatim X, meminta agar pemerintah fokus dalam kebijakan yang mengedepankan aspek kemampuan finansial masyarakat dalam mengakses listrik dan ketersediaan listrik sampai ke pelosok negeri.

“Tidak elok, kita memberikan ruang elektrifikasi namun masih ada saudara saudara kita belum mendapatkan akses listrik yang belum merata dan masih mengeluhkan tarif listrik mahal,” tambahnya.

Pemerintah harus hadir dalam urusan ini, sambung Eni. Jika pemerintah mampu memberikan keringanan dalam biaya tarif listrik maka akan memudahkan peningkatan konsumsi listrik, apalagi masih ada 23 juta pelanggan berada di dalamnya.

Dikatakan Eni, lisrik murah dapat membantu masyarakat dan efeknya langsung dirasakan. Perlu menjadi perhatian pemerintah, bahwa penyederhaan tarif golongan lisrik juga perlu dikaji ulang.

“Karena masyarakat belum tentu membutuhkannya,” tegasnya.

Apalagi instalasi dalam rumah perlu disesuaikan jika terjadi perubahan daya listrik. Mungkin masyarakat malah takut, apakah nanti biaya abonemen juga naik seiring waktu berjalan karena daya yang dipasang juga bertahap.

“Bukan meringankan malah menambah beban pembiayaan rumah tangga,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis  dikawasan
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:54 WIB

Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis dikawasan

Pemerintah kembali merayakan Hari Nusantara 2017. Kali ini perayaan tersebut digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).Momentum ...
Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:39 WIB

Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat

Sidang dakwaan Setya Novanto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diawali polemik soal kesehatan.Hal tersebut bermula ketika ...
Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak
Politik - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:24 WIB

Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak

Kericuhan di Bali akibat salah informasi terkait kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) dinilai Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai hal ...
Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:16 WIB

Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP TA 2011-2012 dengan terdakwa Setya Novanto dimulai. Hal tersebut ditandai dengan diketoknya ...
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...