Kamis, 24 Januari 2019 | 06.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Penyederhanaan Tarif Listrik, Komisi VII : Malah Menambah Beban Masyarakat

Penyederhanaan Tarif Listrik, Komisi VII : Malah Menambah Beban Masyarakat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 7 Desember 2017 - 09:45 WIB

IMG-28584

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Kalangan DPR mengingatkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berhati-hati dengan rencana penerapan penyederhanaan tarif listrik.

Karena yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana masyarakat mendapatkan listrik murah.

“Artinya di sini, kita lebih membutuhkan keadilan pemerataan listrik untuk seluruh masyarakat di Indonesia,” kata anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih melalui siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, (7/12).

Pernyataan Eni menanggapi sikap Menteri ESDM Ignasius Jonan yang sedang menggalakan aksi korporasi PLN dalam meningkatkan elektrifikasi nasional dan konsumsi listrik perkapita di Indonesia.

“Saat ini masih 23,9 persen dari negara maju. Penting bagi pemerintah untuk mengangkat konsumsi listrik nasional, apalagi pasokan listrik surplus,” ungkap Jonan dalam rapat kerja bersama anggota DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII, Nusantara I, DPR RI. Selasa, 5 Desember 2017.

Lebih jauh Jonan menambahkan program ini sifatnya sukarela. Bagi siapa saja yang mau. “Tidak ada lagi pungutan biaya penambahan daya dan masyarakat dapat mengkonsumsi listrik sesuai kemampuannya,” tambahnya.

Yang jelas Eni mempertanyakan mempertanyakan langkah pemerintah terkait penyederhaan golongan listrik. Apalagi saat ini masih ada pembahasan pencabutan subsidi listrik bagi golongan tarif 900 VA yang belum tuntas.

“Data masyarakat yang layak disubsidi pada tarif 900 VA belum clear dari pemerintah. Apalagi masih ada 2.519 desa yang belum teraliri listrik. Mungkin pemerintah perlu hati hati dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.

Legislator asal Jatim X, meminta agar pemerintah fokus dalam kebijakan yang mengedepankan aspek kemampuan finansial masyarakat dalam mengakses listrik dan ketersediaan listrik sampai ke pelosok negeri.

“Tidak elok, kita memberikan ruang elektrifikasi namun masih ada saudara saudara kita belum mendapatkan akses listrik yang belum merata dan masih mengeluhkan tarif listrik mahal,” tambahnya.

Pemerintah harus hadir dalam urusan ini, sambung Eni. Jika pemerintah mampu memberikan keringanan dalam biaya tarif listrik maka akan memudahkan peningkatan konsumsi listrik, apalagi masih ada 23 juta pelanggan berada di dalamnya.

Dikatakan Eni, lisrik murah dapat membantu masyarakat dan efeknya langsung dirasakan. Perlu menjadi perhatian pemerintah, bahwa penyederhaan tarif golongan lisrik juga perlu dikaji ulang.

“Karena masyarakat belum tentu membutuhkannya,” tegasnya.

Apalagi instalasi dalam rumah perlu disesuaikan jika terjadi perubahan daya listrik. Mungkin masyarakat malah takut, apakah nanti biaya abonemen juga naik seiring waktu berjalan karena daya yang dipasang juga bertahap.

“Bukan meringankan malah menambah beban pembiayaan rumah tangga,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...