Friday, 20 July 2018 | 02.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Harus Ada Terobosan untuk Hentikan Keputusan Trump

Harus Ada Terobosan untuk Hentikan Keputusan Trump

Reporter : Bayu Putra | Thursday, 7 December 2017 - 12:09 WIB

IMG-28589

Sukamta, anggota Komisi I DPR. Istimewa.

Jakarta, kini.co.id – Sikap Presiden Amerika Donald Trump yang tetap mengumumkan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel dengan mengabaikan opini dunia yang banyak menentangnya menurut Sukamta – Anggota Komisi 1 DPR – merupakan sikap arogan yang sangat membahayakan proses perdamaian dan bisa menghadirkan chaos di Timur Tengah.

“Ini arogansi yang sangat berbahaya. Presiden Trump tidak hanya menyakiti ummat Islam yang menganggap Kota Yerusalem sebagai tempat suci tetap juga ummat Kristen. Ini dapat memicu gejolak di seluruh dunia,” ungkap Sukamta kepada Kini.co.id di Jakarta (7/12).

Sekretaris Fraksi PKS ini mengharapkan sikap Pemerintah RI yang lebih kuat untuk menggalang opini dunia dan menekan sikap Trump sehingga mengurungkan keputusannya. Saat ini sudah cukup banyak pemimpin dunia angkat bicara dan mengecam keputusan Trump, termasuk para pemimpin negara-negara Eropa.

“Kami mengapresiasi yang telah dilakukan Bu Menlu dengan memanggil duta besar AS beberapa hari lalu. Ini perlu ditindaklanjuti dengan sikap yang lebih kuat. Kami harap Pak Jokowi ikut angkat bicara soal ini untuk memberi tekanan yang lebih besar kepada Presiden Trump,” lanjut Sukamta.

Sukamta yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS juga mengharapkan Pemerintah RI terus melakukan upaya terobosan, salah satunya dengan mendorong KTT Darurat OKI.

“Jika OKI bisa menghasilkan sikap secara institusional tentu akan punya daya tekan yang lebih kuat. Indonesia sangat mungkin untuk menginisiasi hal ini,” pungkas Anggota DPR asal Yogyakarta tersebut.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...