Kamis, 22 Februari 2018 | 05.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Sidang Prapid Novanto Jilid II, KPK Dituding Langgar Azaz ‘Ne Bis In Idem’

Sidang Prapid Novanto Jilid II, KPK Dituding Langgar Azaz ‘Ne Bis In Idem’

Reporter : Fadilah | Kamis, 7 Desember 2017 - 15:43 WIB

IMG-28598

Hakim tunggal Kusno berbicara dengan kuasa hukum Setya Novanto dalam sidang praperadilan pekan lalu. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Kuasa Hukum Setya Novanto membeberkan petitum permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, (7/12/2017).

Dalam salah satu poin permohonannya, Novanto mempermasalahkan penetapannya kembali sebagai tersangka oleh KPK.

Ketut Mulya Arsana menuding KPK telah melanggar azaz ne bis in idem. Pasalnya dalam putusan praperadilan pertama pada Jumat (29/9/2017) lalu, Hakim Tunggal Cepi Iskandar menyatakan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tidak sah dan harus dihentikan demi hukum.

“Isinya, menolak eksepsi seluruhnya, mengabulkan permohonan sebagian, penetapan tersangka tidak sah, dan memerintahkan menghentikan penyidikan. Dengan demikian, status pemohon tidak lagi tersangka. Bahwa penetapan tersangka yang kedua kalinya yang dilakukan termohon telah melanggar azas ‘ne bis in idem’ karena bentuk pengulangan berdasarkan penyidikan sebelumnya,” ucap Ketut.

Ketut juga berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Novanto dibuat-buat dan dipaksakan prematur dan tidak berdasar hukum.

Atas dasar itu, Kuasa hukum Novanto meminta Hakim tunggal Kusno mengabulkan seluruh permohonan, yaitu menyatakan penetapan tersangka tidak sah, menghentikan penyidikan, menyatakan batal serta tidak sah segala penetapan yang dilakukan KPK dan meminta KPK menanggung biaya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...