Friday, 20 July 2018 | 02.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Setya Novanto disebut minta jatah Rp2 ribu dari satu e-KTP

Setya Novanto disebut minta jatah Rp2 ribu dari satu e-KTP

Reporter : Zainal Bakri | Thursday, 7 December 2017 - 18:16 WIB

IMG-28612

Mantan Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap (kiri) saat memberikan kesaksian kasus e-KTp dengan terdakwa Andi Agutsinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/9). Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Eva Yustisiana, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan pembuktian tindak pidana korupsi dalam siding tuntutan dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12). Dalam pembuktian yang dibacakan Eva, konsorsium pemenang lelang mendapat jatah masing-masing untuk memberikan komitmen fee, termasuk jatah untuk Setya Novanto.

“PT Sandipala Artapura untuk Gamawan Fauzi lewat Azmin Aulia sebesar 5 persen, Quadra untuk Setya Novanto 5 persen, PNRI untuk Irman dan staf 5 persen,” ucap jaksa Eva saat membacakan tuntutannya.

Lanjutnya, persentase jatah telah ditetapkan, Setya Novanto sebagai pihak yang mendapat jatah pun setuju dengan besaran fee 5 persen dari nilai kontrak. Hal ini didukung dengan pertemuan di Equity Tower dan dihadiri oleh Andi Narogong, Anang Sugiana Sudiharjo, dan Chairuman Harahap. Pada pertemuan tersebut, pihak konsorsium dikonfirmasi komitmennya terkait jatah.

Andi Narogong yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengamini.

Sementara itu, asal muasal jatah fee 5 persen untuk Setya Novanto berasal dari selisih harga rekaman Automated Fingerprint Identification System (AFIS). Di kediaman Setya Novanto, Johannes Marliem selaku vendor penyedia AFIS merek L-1 mengatakan harga perekaman identitas per penduduk seharga USD 0.5 atau setara Rp 5 ribu.

Setya Novanto pun meminta diskon dan diamini oleh Johanes Marliem. Harga pun berubah yang awalnya Rp 5 ribu per penduduk menjadi Rp 3 ribu, selisih Rp 2 ribu itulah yang masuk sebagai komitmen fee untuk ketua DPR-RI.

“Di rumah Setya Novanto, Johannes Marliem jelaskan harga profuk afis L-1 USD 0.5 atau setara Rp 5 ribu, per penduduk. Setya Novanto meminta diskon. Selisih harga diberikan kepada Setya Novanto sebagai komitmen fee dari nilai kontrak,” paparnya.

Eksekusi komitmen fee untuk Setya Novanto pun dilakukan oleh Johannes Marliem melalui PT Quadra Solution, sebagai anggota konsorsium yang bertugas sebagai penyedia AFIS. Namun pada realisasinya, pemberian uang tersebut tidak mencapai persentasi seperti yang telah ditentukan.

“USD 7 juta disalurkan lewat PT Quadra Solution dengan meminta invoice seolah-olah pengeluaran PT Quadra adalah pengeluaran sah,” ucapnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...