Selasa, 20 Februari 2018 | 08.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Reporter : Fadilah | Kamis, 7 Desember 2017 - 21:08 WIB

IMG-28615

Andi Agustinus alias Andi Narogong menjalani sidang perdana kasus e-KTP. Dalam dakwaannya sejumlah pihak disebutkan mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut hukuman delapan tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP Tahun Anggaran 2011-2012 yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Mufti Nur Irawan dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam tuntutanya JPU menyatakan Andi Agustinus alias Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selain itu, Andi juga dituntut agar membayar denda Rp 1 miliar  subsider 6 bulan kurungan. Serta dibebani dengan uang pengganti kerugian negara sebesar US$ 2,15 juta miliar dan Rp 1,1 miliar.

Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau incraht uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda milik Kamaludin akan disita.

“Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” terang JPU Mufti saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dalam pertimbangan JPU, hal yang meringankan bagi Andi Agustinus yakni pengajuannya sebagai Justice Collaborator (JC) berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPK No.KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 dikabulkan.

Selain itu, Andi juga menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah dihukum serta berterus terang dalam memberikan keterangannya.

“Sedangkan ¬†yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak dukung program pemerintah memberantas korupsi, akibat masif pengelolaan data kependudukan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini,” tutupnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...