Rabu, 13 Desember 2017 | 12.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Reporter : Fadilah | Kamis, 7 Desember 2017 - 21:08 WIB

IMG-28615

Andi Agustinus alias Andi Narogong menjalani sidang perdana kasus e-KTP. Dalam dakwaannya sejumlah pihak disebutkan mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut hukuman delapan tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP Tahun Anggaran 2011-2012 yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Mufti Nur Irawan dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam tuntutanya JPU menyatakan Andi Agustinus alias Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selain itu, Andi juga dituntut agar membayar denda Rp 1 miliar  subsider 6 bulan kurungan. Serta dibebani dengan uang pengganti kerugian negara sebesar US$ 2,15 juta miliar dan Rp 1,1 miliar.

Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau incraht uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda milik Kamaludin akan disita.

“Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” terang JPU Mufti saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dalam pertimbangan JPU, hal yang meringankan bagi Andi Agustinus yakni pengajuannya sebagai Justice Collaborator (JC) berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPK No.KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 dikabulkan.

Selain itu, Andi juga menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah dihukum serta berterus terang dalam memberikan keterangannya.

“Sedangkan ¬†yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak dukung program pemerintah memberantas korupsi, akibat masif pengelolaan data kependudukan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini,” tutupnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis  dikawasan
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:54 WIB

Menko Luhut ingatkan posisi Indonesia strategis dikawasan

Pemerintah kembali merayakan Hari Nusantara 2017. Kali ini perayaan tersebut digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).Momentum ...
Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:39 WIB

Mengaku Sakit, Dokter KPK Pastikan Novanto Sehat

Sidang dakwaan Setya Novanto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diawali polemik soal kesehatan.Hal tersebut bermula ketika ...
Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak
Politik - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:24 WIB

Wakil Ketua DPR minta provokator ricuh Bali ditindak

Kericuhan di Bali akibat salah informasi terkait kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) dinilai Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai hal ...
Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 11:16 WIB

Ditanya Nama Berulangkali oleh Hakim, Setya Novanto Diam

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP TA 2011-2012 dengan terdakwa Setya Novanto dimulai. Hal tersebut ditandai dengan diketoknya ...
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...