Sabtu, 20 Oktober 2018 | 21.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 7 Desember 2017 - 21:08 WIB

IMG-28615

Andi Agustinus alias Andi Narogong menjalani sidang perdana kasus e-KTP. Dalam dakwaannya sejumlah pihak disebutkan mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut hukuman delapan tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP Tahun Anggaran 2011-2012 yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Mufti Nur Irawan dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam tuntutanya JPU menyatakan Andi Agustinus alias Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selain itu, Andi juga dituntut agar membayar denda Rp 1 miliar  subsider 6 bulan kurungan. Serta dibebani dengan uang pengganti kerugian negara sebesar US$ 2,15 juta miliar dan Rp 1,1 miliar.

Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau incraht uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda milik Kamaludin akan disita.

“Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” terang JPU Mufti saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dalam pertimbangan JPU, hal yang meringankan bagi Andi Agustinus yakni pengajuannya sebagai Justice Collaborator (JC) berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPK No.KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 dikabulkan.

Selain itu, Andi juga menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah dihukum serta berterus terang dalam memberikan keterangannya.

“Sedangkan ¬†yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak dukung program pemerintah memberantas korupsi, akibat masif pengelolaan data kependudukan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini,” tutupnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:24 WIB

BPP Prabowo Sandi: Dhani Tak Sebut Objek Spesifik Ungkapan ‘Idiot’

tatus tersangka yang disandang Ahmad Dhani dinilai tak memenuhi syarat. Hal itu karena dalam video itu Dhani dinilai tak menyebutkan ...
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 15:17 WIB

Tersangka, Ahmad Dhani Bakal Dicekal ke Luar Negeri

Musisi dan Politisi Ahmad Dhani Prasetyo resmi menjadi tersangka pencemaran nama baik yang menyebut massa peserta aksi yang kontra dengan ...
Politik - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 11:45 WIB

Jokowi Akan Pimpin Apel Akbar Santri Nusantara, Kampanye?

Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan akan memimpin Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (20/10). Dalam acara ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...