Kamis, 24 Januari 2019 | 06.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara

Reporter : Restu Fadilah | Kamis, 7 Desember 2017 - 21:08 WIB

IMG-28615

Andi Agustinus alias Andi Narogong menjalani sidang perdana kasus e-KTP. Dalam dakwaannya sejumlah pihak disebutkan mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut hukuman delapan tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP Tahun Anggaran 2011-2012 yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Mufti Nur Irawan dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam tuntutanya JPU menyatakan Andi Agustinus alias Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.

Selain itu, Andi juga dituntut agar membayar denda Rp 1 miliar  subsider 6 bulan kurungan. Serta dibebani dengan uang pengganti kerugian negara sebesar US$ 2,15 juta miliar dan Rp 1,1 miliar.

Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau incraht uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda milik Kamaludin akan disita.

“Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” terang JPU Mufti saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dalam pertimbangan JPU, hal yang meringankan bagi Andi Agustinus yakni pengajuannya sebagai Justice Collaborator (JC) berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPK No.KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 dikabulkan.

Selain itu, Andi juga menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah dihukum serta berterus terang dalam memberikan keterangannya.

“Sedangkan ¬†yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak dukung program pemerintah memberantas korupsi, akibat masif pengelolaan data kependudukan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini,” tutupnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...