Rabu, 25 April 2018 | 17.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Pemerintah Indonesia diminta ultimatum AS tujuh hari

Pemerintah Indonesia diminta ultimatum AS tujuh hari

Reporter : Yudi Andriansyah | Minggu, 10 Desember 2017 - 11:39 WIB

IMG-28675

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12). KiniNews/Humas PKS.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Soeripto mengatakan leputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem adalah bentuk pengkhianatan.

Menurut Soeripto bentuk pengkhianatan itu terhadap bangsa sendiri. Pasalnya, Trump tidak mengindahkan resolusi PBB dengan menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem.

“Hal ini pasti menimbulkan reaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” papar Soeripto dalam orasinya di Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12).

Soeripto meminta kepada Pemerintah RI agar memberikan ultimatum paling lama tujuh hari kepada Amerika Serikat (AS) agar mencabut keputusan yang diambil presidennya.

“Jika tujuh hari tidak digubris harus ada sanksi. Pulangkan Dubes AS dan tarik Dubes RI dari AS,” ujarnya.

Soeripto menambahkan, jika tidak ada tanggapan daari AS bisa diberikan sanksi ekonomi hingga opsi sanksi politik seperti pemutusan hubungan diplomatik.

“Ini pesan saya supaya didengar oleh Kedubes AS yang ada di depan saya ini,” tambahnya.

Sementara itu Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menuntut keras Pemerintah AS agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem (Al-Quds).

Pengakuan sepihak AS tersebut telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB.

“Oleh karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota OKI dan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat Internasional untuk segera meresponsnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas,” papar Sohibul.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...