Kamis, 24 Januari 2019 | 06.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Pemerintah Indonesia diminta ultimatum AS tujuh hari

Pemerintah Indonesia diminta ultimatum AS tujuh hari

Reporter : Yudi Andriansyah | Minggu, 10 Desember 2017 - 11:39 WIB

IMG-28675

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12). KiniNews/Humas PKS.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Soeripto mengatakan leputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem adalah bentuk pengkhianatan.

Menurut Soeripto bentuk pengkhianatan itu terhadap bangsa sendiri. Pasalnya, Trump tidak mengindahkan resolusi PBB dengan menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem.

“Hal ini pasti menimbulkan reaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” papar Soeripto dalam orasinya di Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12).

Soeripto meminta kepada Pemerintah RI agar memberikan ultimatum paling lama tujuh hari kepada Amerika Serikat (AS) agar mencabut keputusan yang diambil presidennya.

“Jika tujuh hari tidak digubris harus ada sanksi. Pulangkan Dubes AS dan tarik Dubes RI dari AS,” ujarnya.

Soeripto menambahkan, jika tidak ada tanggapan daari AS bisa diberikan sanksi ekonomi hingga opsi sanksi politik seperti pemutusan hubungan diplomatik.

“Ini pesan saya supaya didengar oleh Kedubes AS yang ada di depan saya ini,” tambahnya.

Sementara itu Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menuntut keras Pemerintah AS agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem (Al-Quds).

Pengakuan sepihak AS tersebut telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB.

“Oleh karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota OKI dan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat Internasional untuk segera meresponsnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas,” papar Sohibul.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...
Hukum - Selasa, 22 Januari 2019 - 17:48 WIB

Presiden: Abu Bakar Ba’asyir harus nyatakan setia NKRI

RENCANA pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir terkendala surat pengakuan terhadap Pancasila dan NKRI. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan ...
Peristiwa - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:15 WIB

Kapolda Metro Idham Aziz diangkat menjadi Kabareskrim

KEPALA Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis, hari ini diangkat menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Dia menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto ...