Sabtu, 20 Oktober 2018 | 21.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Pemerintah Indonesia diminta ultimatum AS tujuh hari

Pemerintah Indonesia diminta ultimatum AS tujuh hari

Reporter : Yudi Andriansyah | Minggu, 10 Desember 2017 - 11:39 WIB

IMG-28675

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam aksi bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12). KiniNews/Humas PKS.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Soeripto mengatakan leputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem adalah bentuk pengkhianatan.

Menurut Soeripto bentuk pengkhianatan itu terhadap bangsa sendiri. Pasalnya, Trump tidak mengindahkan resolusi PBB dengan menyetujui pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem.

“Hal ini pasti menimbulkan reaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” papar Soeripto dalam orasinya di Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Ahad (10/12).

Soeripto meminta kepada Pemerintah RI agar memberikan ultimatum paling lama tujuh hari kepada Amerika Serikat (AS) agar mencabut keputusan yang diambil presidennya.

“Jika tujuh hari tidak digubris harus ada sanksi. Pulangkan Dubes AS dan tarik Dubes RI dari AS,” ujarnya.

Soeripto menambahkan, jika tidak ada tanggapan daari AS bisa diberikan sanksi ekonomi hingga opsi sanksi politik seperti pemutusan hubungan diplomatik.

“Ini pesan saya supaya didengar oleh Kedubes AS yang ada di depan saya ini,” tambahnya.

Sementara itu Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menuntut keras Pemerintah AS agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem (Al-Quds).

Pengakuan sepihak AS tersebut telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB.

“Oleh karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota OKI dan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat Internasional untuk segera meresponsnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas,” papar Sohibul.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:24 WIB

BPP Prabowo Sandi: Dhani Tak Sebut Objek Spesifik Ungkapan ‘Idiot’

tatus tersangka yang disandang Ahmad Dhani dinilai tak memenuhi syarat. Hal itu karena dalam video itu Dhani dinilai tak menyebutkan ...
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 15:17 WIB

Tersangka, Ahmad Dhani Bakal Dicekal ke Luar Negeri

Musisi dan Politisi Ahmad Dhani Prasetyo resmi menjadi tersangka pencemaran nama baik yang menyebut massa peserta aksi yang kontra dengan ...
Politik - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 11:45 WIB

Jokowi Akan Pimpin Apel Akbar Santri Nusantara, Kampanye?

Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan akan memimpin Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (20/10). Dalam acara ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...