Sabtu, 20 Oktober 2018 | 21.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

Minggu, 10 Desember 2017 - 22:49 WIB

IMG-28685

Jakarta, kini.co.id – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rentang harga yang sangat jauh antara elpiji tiga kilogram dengan 12 kilogram dan penyimpangan penyaluran elpiji bersubsidi.

“Karena rentang harga yang sangat jauh, banyak pengguna elpiji 12 kilogram yang berpindah menjadi pengguna gas elpiji tiga kilogram. Selain jauh lebih murah, gas elpiji tiga kilogram juga dianggap lebih praktis dan mudah dibawa,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Ahad (10/12).

Tulus mendesak pemerintah untuk memperketat penyaluran gas elpiji bersubsidi tiga kilogram untuk mencegah kelangkaan yang saat ini terjadi di beberapa daerah.

“Bila pemerintah memang serius memasok gas elpiji bersubsidi untuk konsumen menengah bawah, maka pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan harus ditingkatkan,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Menurut Tulus, pemerintah daerah harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan. Selain itu, distributor yang terbukti melakukan penyimpangan dan pengoplosan harus mendapat sanksi tegas.

Tulus mengatakan kepolisian harus lebih “bergigi” dalam melakukan penegakan hukum. Sementara itu, PT Pertamina juga harus tegas memutus kerja sama sama dengan distributor “nakal” yang diketahui melakukan penyimpangan dan pengoplosan.

“Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar,” tuturnya.

Sebagai elpiji bersubsidi, pola penyaluran gas elpiji tiga kilogram seharusnya bersifat tertutup. Artinya, hanya konsumen yang berhak saja yang boleh membeli gas elpiji tiga kilogram.

Namun, saat ini penyaluran bersifat terbuka atau bebas sehingga siapa pun bisa membeli. Tulus menyebut ada pola penyaluran yang dilakukan pemerintah tidak taat asas.

“Tidak kurang dari 20 persen pengguna gas elpiji 12 kilogram berpindah ke tiga kilogram karena harga 12 kilogram dianggap sangat mahal sementara tiga kilogram sangat murah karena disubsidi,” katanya.

Keadaan semakin parah karena terjadi penyimpangan di tingkat distributor atau agen “nakal” yang melakukan pengoplosan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

“Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin,” ujarnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:24 WIB

BPP Prabowo Sandi: Dhani Tak Sebut Objek Spesifik Ungkapan ‘Idiot’

tatus tersangka yang disandang Ahmad Dhani dinilai tak memenuhi syarat. Hal itu karena dalam video itu Dhani dinilai tak menyebutkan ...
Hukum - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 15:17 WIB

Tersangka, Ahmad Dhani Bakal Dicekal ke Luar Negeri

Musisi dan Politisi Ahmad Dhani Prasetyo resmi menjadi tersangka pencemaran nama baik yang menyebut massa peserta aksi yang kontra dengan ...
Politik - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 11:45 WIB

Jokowi Akan Pimpin Apel Akbar Santri Nusantara, Kampanye?

Presiden RI, Joko Widodo dikabarkan akan memimpin Apel Akbar Santri Nusantara 2018 di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (20/10). Dalam acara ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...