Friday, 20 July 2018 | 02.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

Sunday, 10 December 2017 - 22:49 WIB

IMG-28685

Jakarta, kini.co.id – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu rentang harga yang sangat jauh antara elpiji tiga kilogram dengan 12 kilogram dan penyimpangan penyaluran elpiji bersubsidi.

“Karena rentang harga yang sangat jauh, banyak pengguna elpiji 12 kilogram yang berpindah menjadi pengguna gas elpiji tiga kilogram. Selain jauh lebih murah, gas elpiji tiga kilogram juga dianggap lebih praktis dan mudah dibawa,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Ahad (10/12).

Tulus mendesak pemerintah untuk memperketat penyaluran gas elpiji bersubsidi tiga kilogram untuk mencegah kelangkaan yang saat ini terjadi di beberapa daerah.

“Bila pemerintah memang serius memasok gas elpiji bersubsidi untuk konsumen menengah bawah, maka pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan harus ditingkatkan,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Menurut Tulus, pemerintah daerah harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan. Selain itu, distributor yang terbukti melakukan penyimpangan dan pengoplosan harus mendapat sanksi tegas.

Tulus mengatakan kepolisian harus lebih “bergigi” dalam melakukan penegakan hukum. Sementara itu, PT Pertamina juga harus tegas memutus kerja sama sama dengan distributor “nakal” yang diketahui melakukan penyimpangan dan pengoplosan.

“Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar,” tuturnya.

Sebagai elpiji bersubsidi, pola penyaluran gas elpiji tiga kilogram seharusnya bersifat tertutup. Artinya, hanya konsumen yang berhak saja yang boleh membeli gas elpiji tiga kilogram.

Namun, saat ini penyaluran bersifat terbuka atau bebas sehingga siapa pun bisa membeli. Tulus menyebut ada pola penyaluran yang dilakukan pemerintah tidak taat asas.

“Tidak kurang dari 20 persen pengguna gas elpiji 12 kilogram berpindah ke tiga kilogram karena harga 12 kilogram dianggap sangat mahal sementara tiga kilogram sangat murah karena disubsidi,” katanya.

Keadaan semakin parah karena terjadi penyimpangan di tingkat distributor atau agen “nakal” yang melakukan pengoplosan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

“Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin,” ujarnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...