Kamis, 24 Januari 2019 | 18.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Menkominfo akan gandeng MUI buat fatwa pedoman bermedsos

Menkominfo akan gandeng MUI buat fatwa pedoman bermedsos

Senin, 11 Desember 2017 - 09:24 WIB

IMG-28692

Menkominfo, Rudiantara. (Ist)

Tasikmalaya, kini.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran kabar bohong yang bersifat menghasut saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Menurutnya momen pilkada paling banyak dirawan berita bohong.

“Seperti pilkada, pilgub ini paling rawan dan paling banyak disusupi konten ‘hoax’,” kata Rudiantara kepada wartawan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/12).

Menurut dia, pesan yang disampaikan dalam kabar bohong itu bersifat menjatuhkan atau menjelek-jelekkan antarpihak yang ikut dalam pilkada.

“Saling serang, padahal ini tidak boleh,” kata Rudi dilansir Antara.

Dia menyatakan, Kemenkominfo berupaya mencari solusi seperti menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang mengeluarkan fatwa ‘Muamalah Medsosiah’ yakni berupa pedoman bermedia sosial. Selain dengan MUI, kata dia, Kemenkominfo juga menggandeng penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu dalam mengawasi penyebaran kabar bohong.

“Mulai dari KPU sampai dengan Bawaslu, termasuk kami juga menggandeng perusahaan-perusahaan media sosial yang ada di Indonesia,” katanya lagi.

Ia mengungkapkan, apabila ada portal yang mengandung konten menyebarkan kabar bohong maka Kemenkominfo dengan mesin sistem khusus akan memberantasnya. Mesin tersebut, lanjut dia, berfungsi dalam analisa portal-portal yang mengandung unsur kebohongan atau pun hujatan.

“Nanti akan diketahui isinya bertentangan dengan UU ITE atau tidak, ada unsur ‘hoax’nya atau tidak, kalau ada akan langsung kami blok,” katanya pula.

Rudiantara mengajak masyarakat untuk lebih cerdas, bijak dan selalu konfirmasi apabila menerima pesan-pesan di media sosial. Ia mengimbau, masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan kembali setiap pesan yang mengandung unsur fitnah, mencela atau mengadu domba.

“Jangan sampai ada yang dihukum karena ketidaktahuan, sebarlah kebaikan dan kebenaran,” kata Rudi.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:15 WIB

Ahok bebas dari penjara

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kini resmi bebas. Tadi pagi, Kamis (24/1/2019) dia keluar dari Mako Brimob, disertai upacara ...
Hukum - Kamis, 24 Januari 2019 - 11:42 WIB

Kalapas Cipinang Sebut Ahok Sudah Resmi Bebas Tadi Pagi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bebas setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 8 bulan 15 ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 21:38 WIB

Gagal jadi caleg, OSO polisikan Ketua KPU

OESMAN Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya. ...
Nasional - Rabu, 23 Januari 2019 - 17:43 WIB

Wow…Susi Pudjiastuti tercatat sebagai Pemikir Dunia

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dimasukkan dalam daftar "Top 100 Global Thinkers" 2019 versi majalah Foreign Policy. Susi pun ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:52 WIB

Dari Kalangan Jurnalis, KPU Pastikan Moderator Debat capres Netral

Menjadi moderator debat Capres 2019 haruslah individu yang bebas dari kepentingan mendukung salahsatu calon.Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu ...
Politik - Rabu, 23 Januari 2019 - 09:44 WIB

Penyesalan Adik Kandung Prabowo Pernah Biayai Kampanye Jokowi

Hashim Djojohadikusumo mengaku menyesal pernah ikut membiayai kampanye Jokowi.Adik kandung capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto itu mengaku sempat ...