Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 Desember 2017 - 17:45 WIB

IMG-28711

Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia Anggraini. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).

Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia Anggraini menyatakan, selesainya pembahasan RUU ini merupakan hasil kerja dan komitmen bersama.

Kendati menghadapi sejumlah perbedaan mendasar dalam proses pembahasannya, namun akhirnya semua fraksi telah sepakat RUU ini dilanjutkan ke sidang paripurna.

“Ketika kita analisis secara komprehensif, terlihat ada inkonsistensi antara judul dengan sejumlah pasalnya. Tapi fraksi NasDem telah memberikan arah yang lebih konstruktif dan berupaya menyelaraskan judul dan isinya,” ujarnya saat di temui di ruang Rapat Paripurna DPR.

Oleh karena itu legislator NasDem yang duduk di Komisi IX ini memberikan beberapa catatan. Salah satu catatan itu adalah terkait konflik di beberapa wilayah di Indonesia.

“Mengingat masih banyaknya konflik di beberapa wilayah di Indonesia, yang mana dalam RUU Kepalangmerahan tidak dibahas secara detail, menjadi keharusan untuk diatur perlindungan kegiatan di masa konflik tersebut dalam peraturan pemerintah. Ini perlu ditegakan,” cetus Amelia.

Hal lain, sambungnya, terkait dengan pasal 30 ayat 2, agar tertib administrasi, efektivitas sistem kontrol dan pelaporan, juga termasuk penganggaran dan penggunaannnya, kegiatan Kepalangmerahan ini dibentuk dalam suatu lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK).

“Misalnya lembaga negara yang dibentuk melaksanakan tugas pemerintah dari presiden. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. LPNK  ini sebagai pembeda dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya yang jelas murni dalam kepentingan perlindungan kemanusiaan. Bebas dari nuansa politik ataupun ideologi tertentu,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...