Thursday, 19 July 2018 | 20.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Catatan Nasdem terkait pengesahan RUU Kepalangmerahan

Reporter : Bayu Putra | Monday, 11 December 2017 - 17:45 WIB

IMG-28711

Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia Anggraini. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama “mangkrak” rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (11/12).

Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia Anggraini menyatakan, selesainya pembahasan RUU ini merupakan hasil kerja dan komitmen bersama.

Kendati menghadapi sejumlah perbedaan mendasar dalam proses pembahasannya, namun akhirnya semua fraksi telah sepakat RUU ini dilanjutkan ke sidang paripurna.

“Ketika kita analisis secara komprehensif, terlihat ada inkonsistensi antara judul dengan sejumlah pasalnya. Tapi fraksi NasDem telah memberikan arah yang lebih konstruktif dan berupaya menyelaraskan judul dan isinya,” ujarnya saat di temui di ruang Rapat Paripurna DPR.

Oleh karena itu legislator NasDem yang duduk di Komisi IX ini memberikan beberapa catatan. Salah satu catatan itu adalah terkait konflik di beberapa wilayah di Indonesia.

“Mengingat masih banyaknya konflik di beberapa wilayah di Indonesia, yang mana dalam RUU Kepalangmerahan tidak dibahas secara detail, menjadi keharusan untuk diatur perlindungan kegiatan di masa konflik tersebut dalam peraturan pemerintah. Ini perlu ditegakan,” cetus Amelia.

Hal lain, sambungnya, terkait dengan pasal 30 ayat 2, agar tertib administrasi, efektivitas sistem kontrol dan pelaporan, juga termasuk penganggaran dan penggunaannnya, kegiatan Kepalangmerahan ini dibentuk dalam suatu lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK).

“Misalnya lembaga negara yang dibentuk melaksanakan tugas pemerintah dari presiden. Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. LPNK  ini sebagai pembeda dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya yang jelas murni dalam kepentingan perlindungan kemanusiaan. Bebas dari nuansa politik ataupun ideologi tertentu,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...