Rabu, 25 April 2018 | 17.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Sidang perdana Setnov boleh diliput tapi tak boleh disiarkan langsung

Sidang perdana Setnov boleh diliput tapi tak boleh disiarkan langsung

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 12 Desember 2017 - 13:39 WIB

IMG-28734

Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto kembali menjalani pemeriksaan lanjutan, Kamis (23/11) kemarin. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto yang akan digelar di ruang Koesoema Admaja I, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/12) besok dilarang untuk disiarkan langsung.

Kepala Humas PN Negeri Jakarta Pusat, Ibnu Basuki Wibowo mengatakan masyarakat diperbolehkan menyaksikan persidangan secara langsung di ruang sidang.

Tetapi kata Ibnu, saat berlangsungnya persidangan Setnov awak media tidak diperbolehkan untuk menyiarkan sidang secara langsung.

“Sidang dibuka untuk umum tapi rekan-rekan media tidak boleh live,” kata Ibnu kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Ia menjelaskan larangan menyiarkan sidang secara langsung tertuang dalam surat keputusan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelaa I A Khusus Nomor W10.VI/KP.01.1.1705 XI.2016.01. Surat tersebut sudah disahkan pada 4 November 2016.

“Mengenai live atau tidak bahwa tadi sudah saya konsultasi dengan Ketua Majelis dan Ketua Pengadilan bahwa untuk persidangan ini tidak live tapi sidang terbuka untuk umum, hanya tidak live. Rekan- rekan boleh mengambil gambar di ruang sidang tapi tidak live,” ujarnya.

Ibnu menjelaskan awak media televisi boleh menyiarkan secara langsung tetapi di luar area sidang atau di lobi.

“Kalau untuk yang reportase secara live boleh di luar ruangan sidang,” ungkap Ibnu.

Ia menepis adanya larangan menyiarkan secara langsung lantaran pihak Majelis Hakim terganggu dengan banyaknya awak media yang meliput.

Pihaknya hanya mematuhi peraturan dari PN Jakarta Pusat.

“Enggak bukan itu. Ini kan aturan persidangan,” ucapnya.

Dia pun menjelaskan awak media yang akan meliput diwajibkan untuk menggunakan ID visitor yang sudah disiapkan dari pihaknya.

Untuk itu Ibnu berharap awak media agar memberikan tempat duduk untuk para pengunjung lain yang akan melihat sidang Setya Novanto.

“Untuk rekan-rekan media yang akan meliput cetak atau online atau rekan-rekan lain harap jika ruangan sidang penuh untuk mempersilakan tepat duduk untuk para pengunjung,” kata Ibnu.

Menanggapi pernyataan Ibnu, berapa awak media televisi sempat memprotes aturan yang disampaikan.

Pasalnya, banyak dari mereka yang tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut.

Namun berdebatan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik. Para awak media televisi sepakat untuk tidak menyiarkan secara langsung.

Namun awak media tetap dipersilahkan mengambil gambar sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan pihak pengadilan.

“Jadi kita sepakat, media bisa meliput. Posisi kamera masing-masing media televisi sudah disesuaikan dengan sistem undian. Sehingga tidak ada dari media yang berebut tempat,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...