Thursday, 19 July 2018 | 20.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ahli: KPK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Ahli: KPK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Reporter : Fadilah | Tuesday, 12 December 2017 - 13:57 WIB

IMG-28735

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Komariah Sapardjaja, salah satu ahli yang dihadirkan KPK dalam lanjutan sidang praperadilan Setya Novanto menegaskan jika KPK tetap bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) lebih dari satu kali.

Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah membatalkan status Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

“Dalam beberapa putusan MK, penetapan tersangka boleh diulang,” ujar Komariah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Sebab sambung Komariah, praperadilan tidak masuk pokok perkara, melainkan suatu mekanisme untuk mengecek apakah hak-hak tersangka sudah terpenuhi atau tidak sesuai KUHAP. 

“Praperadilan hanya memeriksa formal saja,” pungkasnya.

Dalam permohonannya Novanto melalui Ketut Mulya Arsana mempersoalkan azaz nebis in idem. Hal tersebut lantaran KPK dua kali menjerat Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP. 

Pada penetapan pertama, status tersangka Novanto digugurkan oleh hakim praperadilan Cepi Iskandar. 

Dalam hukum pidana di Indonesia, asas ini dapat ditemukan pada Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Dengan demikian, menurut Ketut, KPK tidak bisa menetapkan Novanto untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama setelah diuji keabsahannya oleh hakim praperadilan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...