Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ahli: KPK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Ahli: KPK Bisa Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 12 Desember 2017 - 13:57 WIB

IMG-28735

Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11) ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

Jakarta, kini.co.id – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Komariah Sapardjaja, salah satu ahli yang dihadirkan KPK dalam lanjutan sidang praperadilan Setya Novanto menegaskan jika KPK tetap bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) lebih dari satu kali.

Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah membatalkan status Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

“Dalam beberapa putusan MK, penetapan tersangka boleh diulang,” ujar Komariah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Sebab sambung Komariah, praperadilan tidak masuk pokok perkara, melainkan suatu mekanisme untuk mengecek apakah hak-hak tersangka sudah terpenuhi atau tidak sesuai KUHAP. 

“Praperadilan hanya memeriksa formal saja,” pungkasnya.

Dalam permohonannya Novanto melalui Ketut Mulya Arsana mempersoalkan azaz nebis in idem. Hal tersebut lantaran KPK dua kali menjerat Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP. 

Pada penetapan pertama, status tersangka Novanto digugurkan oleh hakim praperadilan Cepi Iskandar. 

Dalam hukum pidana di Indonesia, asas ini dapat ditemukan pada Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Dengan demikian, menurut Ketut, KPK tidak bisa menetapkan Novanto untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama setelah diuji keabsahannya oleh hakim praperadilan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...