Sabtu, 20 Oktober 2018 | 10.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 Desember 2017 - 14:15 WIB

IMG-28736

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhar. FOTO: Abdul Kharis.

Jakarta, kini.co.id – Menjelang penghujung akhir tahun 2017, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memiliki beberapa cacatan penting. 

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, telah menyoroti beberapa persoalan mulai dari legislasi Undang-Undang (UU), TNI,  perbatasan negara, persoalan luar negeri, hingga kasus-kasus di kancah Internasional.

“Selama tahun 2017 ini, sebagai Ketua Komisi I DPR ada satu kebanggaan tersendiri yaitu kita memiliki kekompakan dan kebersamaan yang kuat bersama seluruh anggota DPR Komisi I,” ujar Kharis dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (12/12).

Kharis mengakui, memang ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal Februari 2017 hingga sekarang masih di Baleg (Badan Legislasi) DPR, belum selesai proses harmonisasi.

“Tapi akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir 1 tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” paparnya.

Kharis menuturkan, selain persoalan diatas, Komisi I juga menyoroti soal perbatasan antara negara Indonesia dengan tetangga negaranya, seperti Malaysia.

“Kita (Komisi I) juga telah melihat langsung titik perbatasan antar negara di tengah laut, dengan melihat langsung koordinat batas Indonesia dan Singapura. Bahkan saat ini, masih ada 4.000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” ungkap Kharis.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini menambahkan, persoalan yang menjadi sorotannya adalah masih kurangnya rumah dinas untuk anggota TNI.

Dimana saat ini jumlah TNI mencapai 500.000 personil lebih, sedangkan rumah dinas mereka hanya mencapai 200.000. 

“Ini juga menjadi sorotan kita. Kita berharap kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus segera terselesaikan,” tegasnya.

Salah satu solusi terbaik, kata Dian untuk persoalan rumah dinas TNI adalah menyiapkan rumah susun.

“Karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 17:17 WIB

Kader PKS kecewa kursi Wagub DKI tidak kunjung diberikan Gerindra

SEJUMLAH kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Timur disebut kecewa dan kesal lantaran Partai Gerindra tak kunjung memberikan kursi ...
Peristiwa - Jumat, 19 Oktober 2018 - 14:29 WIB

Ketua DPR Pastikan Insiden Peluru Nyasar Bukan Ulah Teroris

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan insiden peluru nyasar di beberapa ruang kerja anggota dewan tidak terkait dengan aksi ...
Hukum - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:51 WIB

Masa Tahanan Eks Dirut Pertamina Diperpanjang 40 Hari

Masa tahanan Eks Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan diperpanjang sampai 22 November 2018. Kejaksaan Agung melakukan perpanjangan masa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:39 WIB

DPR Sebut Pemasangan Kaca Anti Peluru Bisa Batal

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, wacana pemasangan kaca antipeluru di Gedung Nusantara I DPR bisa ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Awas, Libatkan Anak Kampanye Politik Bisa Dipidana

Anak-anak tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Jika para orangtua melibatkan anaknya dalam kegiatan politik seperti kampanye atau apapun, ...
Politik - Jumat, 19 Oktober 2018 - 12:06 WIB

Incar Kursi Wagub DKI, Gerindra-PKS Yakin Tetap Mesra

Sepeninggal Sandiaga Uno, kursi Wakil Gubernur DKI kini menjadi incaran. Adalah dua partai yakni PKS dan Gerindra yang kini masih ...