Rabu, 19 Desember 2018 | 17.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 Desember 2017 - 14:15 WIB

IMG-28736

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhar. FOTO: Abdul Kharis.

Jakarta, kini.co.id – Menjelang penghujung akhir tahun 2017, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memiliki beberapa cacatan penting. 

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, telah menyoroti beberapa persoalan mulai dari legislasi Undang-Undang (UU), TNI,  perbatasan negara, persoalan luar negeri, hingga kasus-kasus di kancah Internasional.

“Selama tahun 2017 ini, sebagai Ketua Komisi I DPR ada satu kebanggaan tersendiri yaitu kita memiliki kekompakan dan kebersamaan yang kuat bersama seluruh anggota DPR Komisi I,” ujar Kharis dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (12/12).

Kharis mengakui, memang ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal Februari 2017 hingga sekarang masih di Baleg (Badan Legislasi) DPR, belum selesai proses harmonisasi.

“Tapi akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir 1 tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” paparnya.

Kharis menuturkan, selain persoalan diatas, Komisi I juga menyoroti soal perbatasan antara negara Indonesia dengan tetangga negaranya, seperti Malaysia.

“Kita (Komisi I) juga telah melihat langsung titik perbatasan antar negara di tengah laut, dengan melihat langsung koordinat batas Indonesia dan Singapura. Bahkan saat ini, masih ada 4.000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” ungkap Kharis.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini menambahkan, persoalan yang menjadi sorotannya adalah masih kurangnya rumah dinas untuk anggota TNI.

Dimana saat ini jumlah TNI mencapai 500.000 personil lebih, sedangkan rumah dinas mereka hanya mencapai 200.000. 

“Ini juga menjadi sorotan kita. Kita berharap kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus segera terselesaikan,” tegasnya.

Salah satu solusi terbaik, kata Dian untuk persoalan rumah dinas TNI adalah menyiapkan rumah susun.

“Karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:03 WIB

Jalan Gubeng Surabaya Amblas, Ini Penjelasan RS Siloam

Management Rumah Sakit Siloam nampaknya enggan disalahkan soal amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya yang diduga karena proyek pengerjaan basement RS ...
Politik - Rabu, 19 Desember 2018 - 17:01 WIB

Fahri Hamzah: Banyak Orang Salah Paham Tentang Pidato Prabowo

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak orang keliru tentang pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang Indonesia ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:29 WIB

Ditargetkan Selesai Tahun Ini, Kasus RJ Lino Belum Juga Disentuh KPK

Akhir Desember 2017 silam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan berbagai target. Salah satu target besar yang dicanangkan adalah penyelesaian kasus ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 15:25 WIB

Fahri Hamzah Minta Polisi Ungkap Fakta Soal Penahanan Habib Bahar

Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta pihak kepolisian menjelaskan kepada publik atas penahanan Habib Bahar bin Smith atas dugaan penganiayaan terhadap ...
Hukum - Rabu, 19 Desember 2018 - 13:25 WIB

Begini korban penganiayaan Bahar Smith

KEPALA Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengatakan remaja korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bahar bin ...
Peristiwa - Rabu, 19 Desember 2018 - 11:59 WIB

Penyebab amblesnya jalan Gubeng-Surabaya mulai terkuak

DUGAAN penyebab amblesnya Jalan Gubeng di Surabaya mulai terkuak. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan amblesnya jalan disebabkan oleh ...