Thursday, 19 July 2018 | 20.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Reporter : Bayu Putra | Tuesday, 12 December 2017 - 14:15 WIB

IMG-28736

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhar. FOTO: Abdul Kharis.

Jakarta, kini.co.id – Menjelang penghujung akhir tahun 2017, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memiliki beberapa cacatan penting. 

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, telah menyoroti beberapa persoalan mulai dari legislasi Undang-Undang (UU), TNI,  perbatasan negara, persoalan luar negeri, hingga kasus-kasus di kancah Internasional.

“Selama tahun 2017 ini, sebagai Ketua Komisi I DPR ada satu kebanggaan tersendiri yaitu kita memiliki kekompakan dan kebersamaan yang kuat bersama seluruh anggota DPR Komisi I,” ujar Kharis dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (12/12).

Kharis mengakui, memang ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal Februari 2017 hingga sekarang masih di Baleg (Badan Legislasi) DPR, belum selesai proses harmonisasi.

“Tapi akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir 1 tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” paparnya.

Kharis menuturkan, selain persoalan diatas, Komisi I juga menyoroti soal perbatasan antara negara Indonesia dengan tetangga negaranya, seperti Malaysia.

“Kita (Komisi I) juga telah melihat langsung titik perbatasan antar negara di tengah laut, dengan melihat langsung koordinat batas Indonesia dan Singapura. Bahkan saat ini, masih ada 4.000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” ungkap Kharis.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini menambahkan, persoalan yang menjadi sorotannya adalah masih kurangnya rumah dinas untuk anggota TNI.

Dimana saat ini jumlah TNI mencapai 500.000 personil lebih, sedangkan rumah dinas mereka hanya mencapai 200.000. 

“Ini juga menjadi sorotan kita. Kita berharap kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus segera terselesaikan,” tegasnya.

Salah satu solusi terbaik, kata Dian untuk persoalan rumah dinas TNI adalah menyiapkan rumah susun.

“Karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...