Sabtu, 16 Februari 2019 | 15.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Catatan akhir tahun Ketua Komisi I, Abdul Kharis

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 Desember 2017 - 14:15 WIB

IMG-28736

Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhar. FOTO: Abdul Kharis.

Jakarta, kini.co.id – Menjelang penghujung akhir tahun 2017, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memiliki beberapa cacatan penting. 

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, telah menyoroti beberapa persoalan mulai dari legislasi Undang-Undang (UU), TNI,  perbatasan negara, persoalan luar negeri, hingga kasus-kasus di kancah Internasional.

“Selama tahun 2017 ini, sebagai Ketua Komisi I DPR ada satu kebanggaan tersendiri yaitu kita memiliki kekompakan dan kebersamaan yang kuat bersama seluruh anggota DPR Komisi I,” ujar Kharis dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (12/12).

Kharis mengakui, memang ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal Februari 2017 hingga sekarang masih di Baleg (Badan Legislasi) DPR, belum selesai proses harmonisasi.

“Tapi akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir 1 tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” paparnya.

Kharis menuturkan, selain persoalan diatas, Komisi I juga menyoroti soal perbatasan antara negara Indonesia dengan tetangga negaranya, seperti Malaysia.

“Kita (Komisi I) juga telah melihat langsung titik perbatasan antar negara di tengah laut, dengan melihat langsung koordinat batas Indonesia dan Singapura. Bahkan saat ini, masih ada 4.000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” ungkap Kharis.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini menambahkan, persoalan yang menjadi sorotannya adalah masih kurangnya rumah dinas untuk anggota TNI.

Dimana saat ini jumlah TNI mencapai 500.000 personil lebih, sedangkan rumah dinas mereka hanya mencapai 200.000. 

“Ini juga menjadi sorotan kita. Kita berharap kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus segera terselesaikan,” tegasnya.

Salah satu solusi terbaik, kata Dian untuk persoalan rumah dinas TNI adalah menyiapkan rumah susun.

“Karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...