Rabu, 24 Januari 2018 | 06.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

IMG-28749

Anggota Panja RUU Kepalangmerahan Amelia Anggraini. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa (KLB) akibat penyakit mengerikan ini.

Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini menyatakan kejadian ini harus segera ditangani karena berpotensi berjangkit ke daerah lain di seluruh Indonesia. Apalagi mobilitas penduduk Indonesia juga demikian tinggi.

“Seandainya jauh-jauh hari pemerintah mengantisipasinya, maka kejadian luar biasa ini besar kemungkinan dapat dicegah,” ujarnya saat di temui di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (12/12).

Menurutnya mewabahnya difteri akibat tidak maksimalnya kinerja Kementerian Kesehatan dalam program imunisasi nasional.

“Maka perlu ada evaluasi dan koreksi terhadap Kementerian Kesehatan. Saya menduga program imunisasi yang selama ini dilakukan tidak maksimal dan tidak lengkap sesuai dengan periodesasinya,” tegasnya.

Legislator NasDem Dapil Jateng VII ini menuturkan, banyak bayi yang tak mendapatkan DPT. Tidak hanya itu, yang mendapatkan DPT pun rata-rata di bawah usia satu tahun. Setelah itu, di usia dewasa mereka tidak mendapatkan imunisasi lagi.

“Seharusnya imunisasi ulang dilakukan setiap sepuluh tahun,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi dan upaya-upaya promotive preventif yang seharusnya dilakukan secara masif dan sistemik oleh Kemenkes. 

“Padahal anggaran untuk vaksin dari tahun ke tahun selalu meningkat,” sesalnya.

Amel mengungkapkan, pada tahun 2017 ini saja anggaran yang disediakan untuk vaksin dasar mencapai 1,8 triliun rupiah. 

“Sudah saatnya pemerintah serius menjalankan program Imunisasinasional, melakukan sosialisasi dalam upaya promotive preventif untuk mengantisipasi dan mencegah kejadian luar biasa seperti ini,” tutupnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...