Jumat, 19 Januari 2018 | 14.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Menilai RI Butuh Aturan Kedaulatan Ruang Udara

DPR Menilai RI Butuh Aturan Kedaulatan Ruang Udara

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 27 Desember 2017 - 16:40 WIB

IMG-29151

Wakil Ketua DPR Fadli Zon . KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menilai sudah saatnya negara memiliki Rancangan Undang – Undang (RUU) yang mengatur kedaulatan negara di ruang udara.

Mengingat, wilayah barat udara NKRI saat ini masih dikuasai negara tetangga, sehingga izin terbang pesawat di Indonesia pun masih dikendalikan Singapura.

“RUU ini sangat penting karena belum ada aturan yang menguatkan sistem kedirgantaraan kita. Seperti yang dikatakan, tanah, air, udara dan yang terkandung di dalamnya agar dikuasai negara, namun udara sering kali kita nafikkan dan sebagian wilayah masih diatur negara lain,” papar Fadli kepada Wartawan di Jakarta (27/12).

Sebagaimana diketahui, izin penerbangan di wilayah Barat Indonesia didelegasikan kepada Singapura. Artinya Singapura-lah yang memiliki kewenangan mengatur segala perizinan penerbangan, termasuk di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Riau yang mencakup Batam, Tanjung Pinang dan Natuna.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Indonesia dan Aerospace Watch (IAAW) Juwono Kolbioen mengatakan, Indonesia belum berdaulat seutuhnya, sebab Singapura masih berkuasa di sebagian ruang udara NKRI. Ironisnya, penguasaan itu telah berlangsung lama selama 71 tahun.

Ia melanjutkan, berdasarkan konvensi Chicago 1944, ruang udara merupakan wilayah kedaulatan yang eksklusif. Sehingga, DPR bersama Pemerintah harus betul-betul memikirkan adanya RUU Kedaulatan di udara.

“Ini kepentingan semua, masalah kedaulatan itu ga main-main. Memang awalnya, ditangani oleh Singapura untuk kepentingan keselamatan terbang. Namun ini sudah berlangsung cukup lama,” jelasnya.

Menurutnya, sudah sepantasnya negara mengambil alih kendali, terlebih lagi penguasaan sebagian wilayah udara NKRI oleh Singapura berdasarkan perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sebab, dalam perjanjian bilateral tahun 1955 tersebut, diamanatkan bahwa perjanjian berlaku apabila disetujui ICAO (International Civil Aviation Organization) dan semenjak berlaku harus dikaji ulang setiap 5 tahun.

“Sampai sekarang ICAO belum pernah menyetujui perjanjian tersebut tapi masih tetap diberlakukan. Sementara, Singapura tidak menginginkan perjanjian tersebut dikaji ulang dengan alasan belum berlaku. Nah, ini yang harus diluruskan bahwa perjanjian tidak berlaku secara sah dan tidak bisa dicabut hanya bisa dikaji ulang,” sambungnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 13:19 WIB

Rieke Diah Pitaloka: Kalau tak ada untung, ngapain impor beras ?

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan indikasi yang disampaikan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi dalam rencana impor ...
KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 10:40 WIB

KPK akan periksa 46 mantan anggota DPRD Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan 46 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada akhir ...
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...